Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi surat tersebut telah disampaikan kepada pimpinan lembaga.
Muzani mengatakan Gibran datang untuk menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. MPR RI selanjutnya akan menindaklanjuti surat itu melalui rapat pimpinan.
Sebelum menyerahkan surat, Gibran disebut telah menyampaikan keinginannya mundur saat bertemu Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung selama dua setengah jam.
Pengunduran diri wakil presiden sebelum masa jabatan berakhir juga tercatat dalam sejarah sejumlah negara. Alasannya beragam, mulai dari perbedaan arah politik, perkara hukum, hingga pencalonan dalam pemilihan presiden.
John C Calhoun dan Spiro Agnew di Amerika Serikat
John C Calhoun menjadi wakil presiden pertama Amerika Serikat yang meninggalkan jabatan sebelum masa tugasnya selesai. Ia mengundurkan diri pada 28 Desember 1832, kurang dari tiga bulan menjelang akhir masa jabatan.
Politico mencatat Calhoun memiliki perbedaan kebijakan dengan Presiden Andrew Jackson, terutama soal tarif impor tinggi yang dinilai merugikan negara bagian di selatan AS. Keduanya juga berselisih mengenai hak negara bagian untuk membatalkan undang-undang federal.
Calhoun kemudian memilih kembali ke Senat setelah terpilih mengisi kursi kosong dari South Carolina. Langkah itu berkaitan dengan keinginannya memperjuangkan gagasan nullification serta kepentingan negara bagian asalnya.
Spiro Agnew menjadi wakil presiden AS berikutnya yang mengundurkan diri, pada 10 Oktober 1973. Ia tercatat sebagai satu-satunya wakil presiden AS yang mundur karena persoalan hukum.
Penyelidikan korupsi politik di Maryland menemukan bukti bahwa Agnew menerima suap ketika menjabat di Baltimore County, sebagai gubernur Maryland, hingga saat menjadi wakil presiden. Ia menghadapi tuntutan penggelapan pajak penghasilan dan mengambil kesepakatan pengakuan bersalah, meski tetap membantah tuduhan suap.
Mohammad Hatta Mundur Setelah Perbedaan Politik
Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden pertama Indonesia pada 1 Desember 1956. Keputusan itu diambil setelah perbedaan pandangan politiknya dengan Presiden Soekarno semakin menguat.
Biografi Hatta yang diterbitkan EBSCO menyebut perbedaan tersebut tampak ketika Soekarno bergerak menuju konsep Demokrasi Terpimpin. Hatta menilai arah itu berpotensi mengarah pada kekuasaan otoriter.
Hatta juga mengkritik pergantian kabinet yang terlalu sering dan menekankan pentingnya fondasi ekonomi bagi demokrasi. Setelah lebih dari 11 tahun menjabat, ia menilai kerja sama politik dengan Soekarno semakin sulit dilakukan.
Enam Wakil Presiden India
India mencatat enam wakil presiden yang mengundurkan diri sebelum menuntaskan masa jabatan. Empat di antaranya maju dalam pemilihan presiden dan kemudian berhasil terpilih.
- V V Giri mundur pada 1969 untuk maju sebagai calon presiden setelah Presiden Zakir Husain meninggal dunia, lalu terpilih menjadi presiden.
- R Venkataraman mengundurkan diri pada 1987 untuk mengikuti pemilihan presiden dan kemudian memenangkan pemilihan tersebut.
- Shankar Dayal Sharma meninggalkan jabatan pada 1992 untuk mengikuti pemilihan presiden, yang kemudian dimenangkannya.
- K R Narayanan mundur pada 1997 untuk maju dalam pemilihan presiden dan akhirnya terpilih.
- Bhairon Singh Shekhawat mengundurkan diri pada 2007 setelah kalah dalam pemilihan presiden.
- Jagdeep Dhankhar mundur pada 2025 dengan alasan kesehatan serta keinginan memprioritaskan perawatan dan saran medis.
Pengunduran Diri Emmanuel Nchimbi
Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi juga meninggalkan jabatan kurang dari setahun setelah dilantik. Menurut Reuters, pengunduran dirinya diumumkan pada 4 September 2026 setelah ia menjabat sejak November 2025.
Presiden Samia Suluhu Hassan telah menerima pengunduran diri Nchimbi pada Agustus 2026. Pemerintah Tanzania tidak menyebutkan alasan resmi pengunduran diri tersebut dalam pengumumannya.
Sebelum mundur, Nchimbi sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak di partai berkuasa Chama cha Mapinduzi setelah menyampaikan dorongan bagi konstitusi baru. Dalam acara kelompok hak asasi manusia di Dar es Salaam pada Juli 2026, ia menyatakan Tanzania membutuhkan konstitusi yang dapat mendorong pembangunan, martabat, dan nilai kemanusiaan warga negara.
