
Raja Malaysia Sultan Ibrahim menegaskan perintah pengampunan bersyarat untuk Najib Razak sudah jelas dan harus dijalankan. Perintah itu memungkinkan mantan perdana menteri tersebut menjalani sisa masa hukumannya sebagai tahanan rumah.
Penegasan Raja muncul saat Kejaksaan Agung Malaysia menunda pemindahan Najib dari penjara. Penundaan itu terjadi meski denda yang menjadi syarat telah dibayarkan.
Sultan Ibrahim menyatakan tidak ada ambiguitas dalam isi perintah pengampunan bersyarat tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan memindahkan Najib dapat dipandang sebagai penolakan terhadap perintah kerajaan.
“Seharusnya tidak ada kebingungan dalam penafsiran,” tegas Raja Ibrahim, dikutip dari AFP. Menurutnya, penafsiran perintah itu tidak berkaitan dengan perkara hukum lain yang masih dihadapi Najib.
Jaksa Agung Minta Kepastian
Kejaksaan Agung Malaysia memutuskan mempertahankan status penahanan Najib di tempat yang sama untuk sementara waktu. Lembaga itu mengatakan langkah tersebut diambil sesuai kewenangan dan instruksi dari otoritas terkait.
Dalam pernyataannya, Kejaksaan Agung menyebut penangguhan diperlukan untuk memperoleh kepastian mengenai penerapan pengampunan. Mereka juga menyatakan tindakan itu bukan bentuk penentangan terhadap wewenang Raja.
“Selama periode ini, status penahanannya akan dipertahankan di tempat penahanannya yang ada, sesuai kewenangan dan instruksi dari otoritas terkait,” bunyi pernyataan tersebut. Kejaksaan Agung menilai penundaan penting untuk mencegah konflik dalam pelaksanaan perintah yang berlaku.
Beberapa jam setelah pernyataan Sultan Ibrahim, Kantor Perdana Menteri mengonfirmasi Jaksa Agung meminta audiensi dengan Raja. Jaksa Agung disebut ingin memohon pengampunan dan menyatakan niat mematuhi perintah, sambil berpendapat persoalan hukum tetap harus diputuskan pengadilan.
Desakan Pemindahan Najib
Pengacara Najib, Farhan Shafee, menyatakan tidak ada dasar bagi pihak berwenang untuk terus menahan kliennya di penjara. Ia meminta Najib segera dipindahkan ke kediamannya di Jalan Langgak Duta.
“Mereka harus segera memindahkannya ke kediamannya di Jalan Langgak Duta untuk menjalani tahanan rumah, seperti yang diperintahkan Yang Mulia,” ujar Farhan. Najib kini berusia 73 tahun dan menjalani hukuman terkait kasus 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB.
Riwayat Hukuman 1MDB
Najib dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada Juli 2020 karena penyelewengan dana dari bekas anak perusahaan 1MDB. Dewan pengampunan kemudian memangkas hukumannya menjadi enam tahun dan mengurangi denda menjadi 50 juta ringgit atau Rp 222,76 miliar.
Dengan pengurangan itu, masa hukuman Najib dijadwalkan berakhir pada Agustus 2028. Pada September 2026, Sultan Ibrahim memberikan pengampunan bersyarat agar ia menjalani sisa hukuman di rumah setelah membayar denda 12 juta dollar AS atau Rp 217,17 miliar.
Dalam perkara 1MDB yang terpisah, Najib juga menerima hukuman tambahan 15 tahun penjara serta denda 11,4 miliar ringgit atau Rp 50,8 triliun. Putusan itu masih dalam proses banding dan masa hukumannya baru akan dihitung setelah hukuman enam tahun selesai.







