Pemerintah menyiapkan tiga agenda untuk mendorong penguatan pasar modal Indonesia. Langkah itu mencakup peningkatan valuasi perusahaan tercatat, percepatan penegakan aturan, serta penguatan edukasi bagi pemegang saham dan investor.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan agenda tersebut dalam tayangan video Kemenko Perekonomian yang dikutip Minggu (15/11/2026). Pemerintah menempatkan perlindungan aset masyarakat sebagai salah satu tujuan utama dari reformasi yang disiapkan.
Menurut Dradjad, lebih dari 34 juta individu atau warga negara Indonesia telah terlibat dalam investasi di pasar modal. Jumlah tersebut menjadi alasan pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang dapat menjaga kepercayaan investor.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga nilai investasi masyarakat. “Pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi nilai investasi mereka. Kami memahami bahwa hanya dengan melakukan reformasi secara substansial, kami dapat melindungi aset-aset tersebut,” ujarnya.
Peningkatan Valuasi Emiten
Agenda pertama berfokus pada peningkatan nilai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pemerintah akan mengkaji berbagai kebijakan ekonomi dan reformasi yang dinilai dapat mendukung kenaikan valuasi perusahaan-perusahaan tersebut.
Dradjad menyebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki Satuan Tugas Debottlenecking. Satgas ini bertugas menjalankan deregulasi dan debirokratisasi pada sejumlah sektor ekonomi.
Upaya debottlenecking akan didorong untuk mempercepat penyelesaian hambatan kebijakan dan birokrasi. Pemerintah menilai langkah tersebut penting dalam mendukung peningkatan nilai perusahaan yang terdaftar di bursa.
“Jadi, agenda pertama adalah meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan tercatat di bursa. Kami akan melihat berbagai kemungkinan kebijakan ekonomi dan reformasi yang dapat dilakukan,” kata Dradjad.
Penegakan Aturan dan Keterbukaan Informasi
Agenda kedua adalah mempercepat penegakan aturan di pasar modal Indonesia. Dradjad menyatakan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia telah menjalankan penegakan hukum secara efektif.
Meski demikian, ia menyarankan Bursa Efek Indonesia meningkatkan komunikasi terkait aktivitas penegakan hukum yang dilakukan. Informasi yang lebih terbuka diharapkan membantu masyarakat memahami proses pengambilan keputusan dalam penegakan aturan pasar modal.
“Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat mengenai proses pengambilan keputusan terkait penegakan hukum tersebut,” katanya. Penguatan komunikasi menjadi bagian dari upaya menjaga akses publik terhadap informasi yang relevan bagi investor.
Edukasi Investor Diperluas
Agenda ketiga diarahkan pada peningkatan edukasi bagi para pemangku kepentingan dan investor. Pemerintah memandang pemahaman masyarakat mengenai pasar keuangan perlu terus diperkuat seiring bertambahnya jumlah orang yang berinvestasi.
Edukasi dinilai penting agar investor memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pasar modal dan aktivitas investasi. Langkah ini juga melengkapi agenda peningkatan valuasi emiten serta penegakan aturan yang sedang didorong pemerintah.
