Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, menyambut positif rencana PSSI mengaudit dana non-APBN di organisasinya. Ia bahkan mempersilakan pemeriksaan dilakukan sejak FFI berdiri.
Rencana audit itu sebelumnya disampaikan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Penelusuran akan diarahkan pada tunggakan subsidi klub serta belum adanya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).
Michael menilai pemeriksaan pengelolaan dana menjadi langkah yang baik untuk federasi. Menurut dia, audit dapat membuka seluruh perjalanan pembiayaan futsal secara lebih jelas.
“Saya pikir yang disampaikan Pak Yunus Nusi adalah hal yang baik,” kata Michael. Ia menegaskan dana non-APBN layak diperiksa, termasuk pada masa awal perjalanan FFI.
Perjalanan Pendanaan FFI
FFI menjalani 10 tahun pertama tanpa dukungan APBN. Pada periode itu, kegiatan federasi dan kompetisi liga futsal bertumpu pada pendanaan non-APBN.
Dukungan tersebut datang dari pihak swasta dan dana pribadi yang peduli terhadap perkembangan futsal. Dana itu membantu menjaga aktivitas federasi serta kompetisi tetap berjalan sebelum bantuan pemerintah hadir.
“Kalau perlu, diaudit juga dana non-APBN di FFI sejak FFI berdiri. 10 tahun pertama FFI berjalan tanpa dukungan APBN, jadi memang hanya ada non-APBN,” ujar Michael.
Ia juga menyinggung peran mantan Ketua Umum FFI, Hary Tanoesodibjo. Menurut Michael, Hary Tanoesodibjo memberikan dukungan dana besar bagi futsal sebelum ada kucuran APBN.
APBN dan Swasta Dinilai Sama Penting
Michael memandang dana APBN dan swasta tidak perlu dipertentangkan. Kedua sumber pembiayaan itu dinilai saling melengkapi untuk mendorong kemajuan futsal Indonesia.
“Saya kira keduanya baik, swasta non-APBN maupun dukungan APBN. Tidak mudah mengangkat Futsal kalau hanya menggunakan kekuatan pribadi,” ucap Michael.
Bantuan APBN mulai memberi tambahan dorongan untuk futsal pada 2024. Namun, keterlibatan pihak swasta telah lebih dulu menopang pembiayaan dan pembangunan olahraga tersebut selama bertahun-tahun.
Michael menyatakan futsal masih menuju industri yang mampu berjalan berkelanjutan. Karena itu, ia memahami kondisi klub-klub yang masih membutuhkan dukungan pendanaan.
Ia menilai kolaborasi antara pajak rakyat dan kepedulian swasta penting bagi FFI. Michael turut menyampaikan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menpora, serta PSSI atas peran mereka dalam penganggaran, pelaksanaan, dan pengelolaan bantuan pajak rakyat untuk futsal.
Dukungan non-APBN, menurut Michael, tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan futsal. Ia berharap dua jalur pendanaan itu terus berjalan beriringan demi menjaga prestasi dan perkembangan futsal Indonesia.
