MSCI membuka konsultasi untuk mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Usulan itu diumumkan pada 15 Oktober 2026 dan keputusan final paling lambat akan disampaikan pada 30 Juni 2027.
Lembaga penyedia indeks global tersebut menilai status Indonesia sebagai pasar negara berkembang tidak lagi sesuai dengan kondisi pasar domestik. Penilaian itu terkait kekhawatiran atas transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta bukti penegakan hukum yang dinilai belum memadai.
Konsultasi Hingga April 2027
MSCI akan menerima masukan dari pelaku pasar mengenai proposal reklasifikasi Indonesia hingga 30 April 2027. Lembaga itu menyatakan klasifikasi Indonesia sebagai Emerging Market yang berkelanjutan tidak lagi tepat menurut penilaiannya.
MSCI menyebut proposal tersebut akan tetap dilanjutkan kecuali konsultasi memperlihatkan bukti jelas mengenai perbaikan material dalam tata kelola dan fungsi pasar. Bukti tersebut dinilai penting untuk menjadi dasar mempertimbangkan kembali arah reklasifikasi.
Dalam Tinjauan Klasifikasi Pasar Juni 2026, sejumlah pelaku pasar telah menyampaikan kekhawatiran serius mengenai kelayakan investasi di Indonesia. Kekhawatiran itu mencakup struktur kepemilikan saham yang belum cukup transparan dan indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi.
Pemerintah serta otoritas telah mengumumkan sejumlah langkah reformasi guna meningkatkan transparansi dan integritas pasar modal. Namun, investor institusi menekankan perlunya penerapan kebijakan yang konsisten dan dampak reformasi yang berkelanjutan.
MSCI menyatakan pelaku pasar belum melihat kemajuan yang memadai secara konsisten di seluruh pasar saham Indonesia. Lembaga itu juga menyoroti dugaan disfungsi pasar yang masih berlangsung dan kurangnya bukti penegakan hukum yang berarti.
Pembekuan Perubahan Indeks
Selain konsultasi reklasifikasi, MSCI mempertahankan pembekuan perubahan tertentu terkait saham Indonesia dalam indeksnya hingga pemberitahuan lebih lanjut. Pembekuan tersebut mencakup perubahan yang muncul dari tinjauan indeks maupun aksi korporasi.
MSCI tidak akan menerapkan kenaikan Foreign Inclusion Factor atau FIF dan Number of Shares atau NOS. Lembaga itu juga tidak akan menambahkan saham ke MSCI Indonesia Investable Market Index maupun menaikkan saham ke segmen indeks berdasarkan kapitalisasi pasar.
FIF digunakan untuk menghitung porsi saham yang tersedia bagi investor asing dalam indeks. Sementara NOS mengacu pada jumlah saham yang digunakan dalam perhitungan indeks.
MSCI tetap akan menghapus saham yang diidentifikasi otoritas Indonesia berdasarkan kerangka High Shareholding Concentration atau HSC. Data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen juga tetap dipakai untuk menyesuaikan estimasi free float.
Respons OJK Dan BEI
Otoritas Jasa Keuangan menyatakan akan melanjutkan dan memperkuat reformasi pasar modal Indonesia dengan menindaklanjuti masukan MSCI. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pasar modal domestik tetap prospektif dan menarik.
Menurut Friderica, keyakinan tersebut didukung fundamental ekonomi Indonesia yang terjaga, pertumbuhan basis investor, valuasi saham yang kompetitif, serta kinerja emiten yang umumnya positif. OJK juga mengakui masih ada area yang memerlukan penyempurnaan sesuai perhatian MSCI.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyebut masukan MSCI sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. Salah satu perhatian utama adalah penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan.
“OJK berkomitmen untuk terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal dalam upaya menegakkan integritas pasar, dengan koordinasi dan sinergi yang efektif bersama seluruh pihak terkait,” kata Hasan. OJK bersama organisasi pengatur mandiri pasar juga akan melanjutkan komunikasi dengan penyedia indeks global dan investor institusi.
Bursa Efek Indonesia akan meminta klarifikasi kepada MSCI mengenai dasar pertimbangan usulan perubahan klasifikasi pasar Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menegaskan pengumuman tersebut masih berupa konsultasi dan belum merupakan keputusan final.
BEI menyatakan telah melakukan langkah bersama OJK untuk meningkatkan transparansi, integritas, dan kualitas pasar modal. Bursa juga akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar perdagangan efek berlangsung secara teratur, wajar, dan efisien.
