Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2026 senilai total Rp 900.000 tidak diberikan kepada seluruh pekerja. Program ini memiliki sejumlah ketentuan penerima, termasuk kelompok profesi yang secara resmi dikecualikan.
BSU disalurkan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan dan diberikan sekaligus melalui skema transfer tunai. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
Kelompok yang Dikecualikan
Pemerintah menutup akses BSU 2026 bagi pekerja yang berstatus Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI aktif, dan anggota Polri aktif. Ketiga kelompok ini tidak masuk dalam sasaran penerima subsidi upah.
- Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Prajurit TNI aktif
- Anggota Polri aktif
Pembatasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan disalurkan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi sasaran program. Pemerintah juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan atau PKH pada tahun anggaran berjalan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan ketentuan ini ditetapkan agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran. “Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah dalam siaran pers, Minggu (8/11/2026).
Syarat Dasar Penerima BSU 2026
Pekerja di luar kelompok yang dikecualikan tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dapat terverifikasi sebagai penerima. Calon penerima wajib berstatus Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
Selain memiliki NIK, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga periode Agustus 2026. Data kepesertaan tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses penetapan penerima bantuan.
Batas pendapatan juga menjadi faktor penting dalam penyaluran BSU. Penerima pada umumnya merupakan pekerja dengan upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan.
Perhitungan upah mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, data pengupahan yang digunakan mengacu pada laporan resmi dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Penyesuaian untuk Daerah dengan UMK Lebih Tinggi
Aturan batas penghasilan memiliki penyesuaian bagi pekerja di daerah yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di atas Rp 3,5 juta. Dalam kondisi itu, batas maksimal upah mengikuti nilai UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Bagi wilayah yang tidak memiliki UMK, pembatasan upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi dengan mekanisme pembulatan yang sama. Ketentuan ini membuat batas penghasilan penerima dapat berbeda sesuai standar upah minimum di masing-masing daerah.
Pekerja yang lolos seluruh persyaratan dan tidak termasuk kelompok yang dikecualikan berhak memperoleh bantuan Rp 900.000. Penyaluran sekaligus tersebut diharapkan dapat membantu menjaga konsumsi serta daya beli masyarakat pekerja secara nasional.
