Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pelaku usaha yang sengaja menaikkan harga pangan melampaui ketentuan dapat dikenai sanksi hingga pidana. Ancaman hukuman mencakup penjara paling lama tujuh tahun dan denda Rp 1,5 miliar.
Ketentuan itu dimuat dalam Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 456 Tahun 2026 tentang pengenaan sanksi atas pelanggaran HPP, HET, dan harga SPHP. Surat edaran tersebut ditandatangani pada Selasa (10/11/2026).
Amran, yang juga menjabat Kepala Bapanas, menyatakan penindakan tidak langsung dimulai dari hukuman paling berat. Pemerintah menyiapkan tahapan sanksi untuk menangani pelanggaran harga pangan.
“Nah sanksi pidana, ini kan sesuai undang-undang kan, pidana itu maksimal 7 tahun penjara. Denda, nah ini yang terbaru, denda Rp 1,5 miliar,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta.
Tahapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha
Sanksi yang tercantum dalam surat edaran dimulai dari tindakan administratif dan peringatan tertulis. Tahapan berikutnya dapat berupa denda, rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin, serta penarikan pangan pokok yang beredar tidak sesuai regulasi.
Pemberian sanksi dapat dilakukan oleh Kepala Bapanas, gubernur, serta bupati atau wali kota. Kapolda, Pangdam, Kapolres, Dandim, dan aparat penegak hukum juga dapat terlibat setelah menerima laporan dari pengawas.
Apabila pengawasan menemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, pengawas harus melaporkannya kepada penyidik yang berwenang. Poin 4 huruf b surat edaran mengatur pidana penjara paling lama tujuh tahun serta pidana denda Rp 1,5 miliar.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, Perum Bulog, serta pengecer di pasar rakyat. Sasaran lainnya meliputi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan, koperasi pemerintah daerah, outlet BUMN/BUMD, RPK Perum BULOG, dan downline distributor.
Komoditas dan Batas Harga yang Diatur
Aturan ini mencakup komoditas pangan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, hingga pangan tertentu lainnya. Ketentuan Harga Eceran Tertinggi Pangan menjadi salah satu acuan dalam pengawasan di tingkat distribusi dan penjualan.
Untuk beras premium, HET ditetapkan Rp 14.900/kg di zona 1, Rp 15.400/kg di zona 2, dan Rp 15.800/kg di zona 3. Beras medium memiliki HET Rp 13.500/kg di zona 1, Rp 14.000/kg di zona 2, serta Rp 15.500/kg di zona 3.
Beras SPHP dipatok maksimal Rp 12.500/kg untuk zona 1, Rp 13.100/kg untuk zona 2, dan Rp 13.500/kg untuk zona 3. Di tingkat gudang BULOG, harga pembelian pemerintah beras medium ditetapkan Rp 12.000/kg.
Telur ayam ras memiliki HPP atau HAP produsen Rp 26.500/kg dan HET Rp 30.000/kg. Sementara itu, daging ayam ras ditetapkan HPP atau HAP produsen Rp 25.000/kg dengan HET konsumen Rp 40.000/kg.
Minyakita memiliki HET Rp 15.700/kg, sedangkan gula konsumsi dipatok Rp 17.500/kg di wilayah selain Indonesia Timur dan 3TP. Untuk Indonesia Timur dan wilayah 3TP, HET gula konsumsi ditetapkan Rp 18.500/kg.
Regulasi bagi komoditas nomor 6 hingga 19 mengacu pada Kepbadan Nomor 330 Tahun 2026, kecuali komoditas yang telah disebutkan memiliki aturan khusus. Pengawasan harga juga mencakup gabah, kedelai, bawang, cabai, daging sapi, daging kerbau, jagung, serta bibit unggas.
