APBN hingga akhir September 2026 mencatat defisit Rp 319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto. Pada periode yang sama, pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 494,3 triliun atau sekitar 59,4 persen dari target tahunan Rp 832,2 triliun.
Defisit menjadi instrumen fiskal yang dapat digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, besarnya kebutuhan pembiayaan menuntut pengawasan atas manfaat belanja serta risiko utang dalam jangka panjang.
Pemerintah dapat meningkatkan belanja ketika perekonomian melemah untuk menopang konsumsi dan investasi. Belanja itu diharapkan menimbulkan efek berganda melalui kenaikan permintaan barang dan jasa, pembukaan lapangan kerja, serta penerimaan pajak pada periode berikutnya.
Karena itu, kesehatan fiskal tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya defisit. Penilaian perlu melihat tujuan penggunaan defisit, penerima manfaat, dan dampaknya terhadap produktivitas nasional.
Defisit yang membiayai infrastruktur produktif, pendidikan, ketahanan pangan, atau kapasitas industri memiliki karakter berbeda dari belanja rutin. Meski demikian, label program tidak otomatis menjamin manfaat ekonomi apabila infrastruktur tidak digunakan optimal atau bantuan tidak tepat sasaran.
Penerimaan Negara dan Ruang Fiskal
Pendapatan negara hingga akhir September 2026 mencapai Rp 2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN. Belanja negara pada periode tersebut mencapai Rp 2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu.
Penerimaan pajak tercatat Rp 1.607,6 triliun dan tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 240,1 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 492,3 triliun.
Pertumbuhan penerimaan perlu dibaca bersama kualitas basis ekonominya. Penerimaan yang naik akibat perbaikan ekonomi berkelanjutan berbeda dengan kenaikan yang dipengaruhi harga komoditas, faktor sementara, atau pergeseran waktu pembayaran.
Pemerintah perlu memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan meminimalkan kebocoran. Proses formalisasi ekonomi juga perlu berjalan bertahap tanpa menciptakan beban tidak proporsional bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
Risiko Utang dan Batas Defisit
Sebagian besar pembiayaan utang hingga September 2026 berasal dari penerbitan surat berharga negara. Pembiayaan melalui pinjaman justru mencatatkan angka negatif Rp 3,2 triliun.
Setiap utang menciptakan kewajiban pembayaran bunga dan pelunasan pokok pada masa mendatang. Risiko meningkat ketika pembayaran kewajiban lama menyerap ruang anggaran yang seharusnya dapat digunakan bagi pendidikan, kesehatan, riset, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan produktif.
Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2026 dapat mencapai sekitar 2,85 persen dari PDB. Angka itu masih berada di bawah batas defisit 3 persen yang menjadi salah satu pagar disiplin fiskal Indonesia.
Batas tersebut tidak semestinya diperlakukan sebagai sasaran yang harus didekati. Pemerintah tetap perlu menghitung risiko kenaikan harga energi, peningkatan subsidi dan kompensasi, pelemahan penerimaan, perubahan suku bunga, serta gejolak pasar keuangan global.
Kenaikan harga minyak dapat meningkatkan penerimaan sektor migas, tetapi juga berpotensi memperbesar subsidi dan kompensasi energi. Dampak akhirnya bergantung pada keseluruhan struktur penerimaan dan pengeluaran negara.
Kualitas Belanja Menentukan Hasil
Penghematan perjalanan dinas, kegiatan seremonial, pengadaan tidak mendesak, dan belanja administratif dapat membantu mengendalikan tekanan fiskal. Namun, efisiensi tidak cukup dilakukan melalui pemotongan anggaran secara administratif.
Evaluasi perlu berfokus pada manfaat dan biaya setiap program. Pemangkasan belanja kesehatan preventif, pendidikan bermutu, penelitian, atau infrastruktur dasar berisiko menimbulkan biaya sosial dan ekonomi lebih besar di masa depan.
Kementerian dan lembaga perlu dinilai berdasarkan hasil yang dicapai, bukan hanya penyerapan pagu anggaran. Setiap program membutuhkan indikator hasil, mekanisme evaluasi, dan konsekuensi yang jelas apabila target tidak tercapai.
Penguatan fiskal juga berkaitan dengan transformasi ekonomi yang memperbesar kapasitas produksi dan lapangan kerja formal. Hilirisasi, penguatan industri domestik, peningkatan produktivitas pertanian, serta pemberdayaan UMKM dapat memperluas nilai tambah dan basis penerimaan negara.
Pemerintah perlu mengelola utang berdasarkan kemampuan membayar serta risiko jangka panjang, bukan sekadar menutup defisit tahunan. Keterbukaan mengenai biaya bunga, jadwal jatuh tempo, kebutuhan pembiayaan kembali, dan skenario tekanan fiskal menjadi bagian penting dari pengelolaan yang berkelanjutan.
Belanja negara pada akhirnya perlu diarahkan untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kesempatan kerja, dan kapasitas industri. Utang dapat mempercepat pembangunan apabila pembiayaan itu membangun kekuatan ekonomi yang mampu menopang kebutuhan anggaran pada masa mendatang.
