ASN, prajurit TNI aktif, dan anggota Polri aktif dipastikan tidak bisa menerima BSU 2026. Ketiga kelompok ini dikecualikan dari Bantuan Subsidi Upah yang total nilainya mencapai Rp900.000.
Status pekerjaan menjadi salah satu unsur penting dalam penetapan calon penerima. Jadi, pekerja yang masuk tiga kelompok tersebut tidak dapat memperoleh bantuan meski memenuhi ketentuan lain.
BSU diberikan kepada pekerja atau buruh yang lolos seluruh proses verifikasi. Bantuan senilai Rp300.000 per bulan itu disalurkan untuk tiga bulan sekaligus melalui skema transfer tunai.
Dengan skema tersebut, penerima manfaat akan memperoleh total Rp900.000. Pemerintah menempatkan program ini sebagai upaya menjaga konsumsi serta daya beli pekerja.
Kelompok yang Dikecualikan
Aturan pengecualian bagi penerima BSU mencakup tiga kategori profesi. Daftarnya terdiri atas:
- ASN atau Aparatur Sipil Negara.
- Prajurit TNI yang masih berstatus aktif.
- Anggota Polri yang masih berstatus aktif.
Selain status profesi, pemerintah juga mempertimbangkan penerimaan Program Keluarga Harapan atau PKH. BSU diprioritaskan untuk pekerja yang tidak sedang menerima PKH pada tahun anggaran berjalan.
Ketentuan ini diterapkan agar bantuan sosial tidak menumpuk pada penerima yang sama. Alokasi bantuan diarahkan kepada pekerja yang sesuai dengan sasaran program.
Syarat Pekerja Penerima
Pekerja di luar kelompok pengecualian tetap harus memenuhi persyaratan dasar. Calon penerima wajib merupakan Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
Calon penerima juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga periode Agustus 2026. Data kepesertaan aktif tersebut dipakai sebagai salah satu dasar verifikasi bantuan.
Batas upah calon penerima umumnya paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Acuan upah itu mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Aturan batas upah tidak diterapkan seragam di seluruh wilayah. Pekerja di daerah dengan UMK di atas Rp3,5 juta dapat mengikuti batas maksimal sesuai nilai UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Daerah yang belum mempunyai UMK menggunakan UMP sebagai acuan. Ketentuan pembulatannya tetap mengikuti aturan yang sama.
Penyaluran BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Regulasi tersebut merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 dan dilengkapi petunjuk teknis pelaksanaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan pembatasan penerima ditujukan agar anggaran tersalurkan tepat sasaran. “Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah dalam siaran pers.
