Kepastian kelanjutan insentif mobil hybrid masih belum didapatkan. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan pemerintah perlu menampung pandangan kementerian lain sebelum menentukan arah kebijakan tersebut.
Belum ada pembahasan formal antarkementerian yang secara khusus membahas fasilitas bagi kendaraan hybrid. Kondisi ini membuat pemerintah belum bisa memastikan apakah insentif akan dilanjutkan atau dihentikan.
Sarmuji menilai kebijakan kendaraan hybrid tidak dapat dilihat hanya dari kebutuhan industri otomotif. Ada aspek energi dan arah kebijakan sektor lain yang juga perlu dipertimbangkan sebelum keputusan resmi dibuat.
“Hybrid, kayaknya perlu mendengarkan perspektif dari kementerian lain sebelum melakukan jawabannya,” kata Sarmuji di Jakarta, dikutip CNBC Indonesia, Senin (9/11). Ia menegaskan pandangan dari kementerian terkait perlu dicek lebih dulu.
Koordinasi Masih Tahap Penjajakan
Komunikasi soal insentif kendaraan hybrid sebenarnya sudah dilakukan di lingkungan pemerintah. Namun, pembicaraan itu belum masuk ke forum resmi yang mempertemukan kementerian-kementerian terkait.
“Kita nggak ngomong tipis-tipis. Tapi belum secara formal. Nanti kita harap secara formal,” kata Sarmuji. Pernyataan tersebut menunjukkan penyamaan pandangan antarinstansi masih berada pada tahap awal.
Belum adanya forum formal membuat bentuk insentif yang mungkin diterapkan belum bisa dipastikan. Pemerintah juga belum menyampaikan jadwal pengambilan keputusan maupun skema akhir untuk mobil hybrid.
Koordinasi lintas kementerian dinilai penting karena kebijakan insentif berpotensi menyentuh lebih dari satu sektor. Kementerian Perindustrian karena itu belum menyampaikan keputusan final mengenai keberlanjutan fasilitas tersebut.
Usulan Mencakup Sejumlah Teknologi
Wacana insentif mobil hybrid beberapa kali disampaikan Sarmuji setelah ia dilantik sebagai Menteri Perindustrian pada Kamis (1/10). Ia menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita dalam jabatan tersebut.
Pembahasan yang berkembang tidak hanya mencakup kendaraan hybrid biasa. Usulan itu juga menyentuh plug-in hybrid atau PHEV serta range extended electric vehicle atau REEV.
Ketiga jenis kendaraan itu masuk dalam pembicaraan mengenai penguatan industri berbasis baterai dengan beragam teknologi. Pemerintah masih mempertimbangkan instrumen yang bisa mendukung pengembangan tiap jenis kendaraan tersebut.
Setelah audiensi dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo pada Rabu (21/10), Sarmuji menyebut usulan dapat berbentuk fasilitas fiskal dan nonfiskal. Seluruh opsi itu masih berupa wacana dan belum menjadi kebijakan pemerintah.
Opsi Fiskal dan Nonfiskal
Pada sisi fiskal, bentuk yang pernah disebut adalah keringanan pajak. Besarannya disebut tidak harus sama dengan insentif yang diberikan untuk mobil listrik berbasis baterai atau BEV.
Opsi nonfiskal yang ikut dibahas meliputi pembebasan aturan ganjil genap, penyediaan parkir khusus, dan fasilitas pengisian daya. Berbagai pilihan tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut sebelum dapat diterapkan.
Sarmuji juga sempat menyampaikan rencana bertemu Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk membahas usulan insentif. Pertemuan itu ditargetkan terlaksana sebelum akhir Oktober 2026.
Perkembangan berikutnya menunjukkan target pertemuan tersebut tampaknya belum terealisasi. Pada akhir Oktober, Sarmuji kembali mengatakan pengajuan usulan insentif mobil hybrid diusahakan dilakukan pada tahun ini.
“Insentif akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis tadi. Ini target diusahakan tahun ini,” ucap Sarmuji dalam keterangan resminya.
Pernyataan itu menempatkan insentif sebagai salah satu instrumen yang tengah dipertimbangkan pemerintah. Meski begitu, keputusan akhirnya tetap bergantung pada pembahasan formal dan pandangan kementerian terkait.
