Pemerintah belum menetapkan skema insentif mobil hybrid, PHEV, dan REEV karena masih menyelaraskan pandangan sejumlah kementerian. Keputusan ini menyangkut kepentingan industri otomotif, kondisi fiskal, serta agenda transisi energi.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan pembahasan tidak dapat hanya memakai sudut pandang Kementerian Perindustrian. “Enggak bisa perspektif Kementerian Perindustrian saja,” kata Sarmuji.
Koordinasi kebijakan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Masing-masing lembaga membawa pertimbangan yang berkaitan dengan anggaran negara, energi, dan arah pengembangan industri nasional.
Pemerintah ingin dukungan untuk kendaraan elektrifikasi tetap memberi ruang bagi pertumbuhan industri otomotif di dalam negeri. Namun, bentuk insentifnya juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan sektor energi dan kemampuan fiskal.
“Ya itu masih mempertemukan perspektif itu. Ternyata banyak perspektif dari sektor-sektor yang lain yang harus kita akomodir ya,” tutur Sarmuji.
BEV Sudah Memiliki Dukungan
Sarmuji menyebut kendaraan listrik berbaterai atau BEV telah memperoleh insentif yang dinilai memadai. Salah satu dukungan yang sudah ada berkaitan dengan administrasi, yakni pembebasan dari aturan ganjil genap.
Kondisi tersebut berbeda dengan kendaraan plug-in hybrid dan REEV yang skema dukungannya belum dirumuskan. Pemerintah masih membahas bentuk kebijakan yang tepat untuk kedua teknologi tersebut.
“Tentu ini membutuhkan insentif. Kalau mobil listrik berbaterai (battery electric vehicle/BEV) selama ini sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi seperti bebas ganjil genap.
Sementara yang plug-in hybrid dan REEV itu belum dirumuskan insentifnya,” kata Sarmuji di Jakarta, Rabu (21/10). Pernyataan itu menegaskan bahwa pembahasan masih berada pada tahap penyatuan kepentingan antarsektor.
Usulan Fiskal dan Nonfiskal
Kementerian Perindustrian sebelumnya mengusulkan insentif untuk REEV dan PHEV yang dikembangkan di Indonesia. Usulan tersebut mencakup dukungan fiskal dan nonfiskal, meski rincian skema fiskal belum diputuskan.
Pada sisi nonfiskal, insentif mobil hybrid dan kendaraan elektrifikasi lain yang diusulkan meliputi pembebasan aturan ganjil genap di kota-kota besar. Pemerintah juga mempertimbangkan penyediaan tempat parkir khusus serta fasilitas pengisian daya kendaraan listrik.
PHEV dan REEV dipandang perlu mendapat perhatian karena berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Pengurangan konsumsi Pertalite menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan usulan tersebut.
REEV merupakan kendaraan listrik dengan penggerak jarak jauh, sedangkan PHEV adalah kendaraan listrik hibrida plug-in. Kedua jenis kendaraan ini ditempatkan dalam pembahasan kebijakan elektrifikasi bersama mobil hybrid.
Masukan dari Industri
Selain mengoordinasikan kebijakan antarinstansi, Kementerian Perindustrian juga membuka komunikasi dengan pelaku industri otomotif. Langkah ini ditujukan untuk menghimpun pandangan mengenai arah pengembangan kendaraan di Indonesia.
Salah satu agenda yang direncanakan ialah audiensi dengan Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo. Pertemuan tersebut akan menjadi ruang untuk mendengar aspirasi pelaku industri secara langsung.
“Oh iya, beliau (Ketua Umum Periklindo Moeldoko) mengajukan audiensi, insyaallah akan kita terima audiensinya,” ujar Sarmuji. Audiensi itu menjadi bagian dari proses perluasan masukan sebelum pemerintah menetapkan kebijakan insentif.
Pembahasan lintas kementerian kini masih berfokus pada pencarian titik temu dari berbagai pertimbangan tersebut. Hasil akhirnya diharapkan mendukung industri otomotif nasional tanpa mengabaikan aspek fiskal dan transisi energi.
