Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan Tengah (AFP Kalteng) mengeluhkan minimnya perhatian dan bantuan dari Federasi Futsal Indonesia (FFI) terhadap pembinaan di daerah. Kritik itu disampaikan Sekretaris Umum AFP Kalimantan Tengah, Bobby D.W. Gandrung, di GBK Arena, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Bobby menilai persoalan tersebut terlihat dalam pembinaan berjenjang serta tata kelola pemindahan pemain dari daerah menuju level nasional. Menurutnya, kondisi itu telah berlangsung cukup lama tanpa solusi konkret dari federasi pusat.
Keluhan tersebut disampaikan setelah para voters yang terdiri dari 10 klub PFL dan Asosiasi Futsal Provinsi menyerahkan surat permohonan persetujuan KLB kepada PSSI. Surat itu diajukan agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami sudah cukup lama merasakan tidak adanya perhatian dan bantuan dari Federasi Futsal Indonesia (FFI) kepada daerah, terutama dalam proses pembinaan dan pemindahan pemain,” ujar Bobby. Ia menempatkan pembinaan daerah sebagai isu utama yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan futsal nasional.
Daerah Sebagai Fondasi Talenta
Bobby menegaskan bahwa provinsi memiliki peran penting sebagai pemasok talenta untuk skuad Merah Putih. Pembinaan atlet, menurutnya, dimulai dari daerah melalui kelompok usia dini dan kompetisi Liga Nusantara.
Para pemain kemudian berkembang hingga berpeluang direkrut klub-klub Liga Futsal Profesional. Karena itu, dukungan terhadap pengurus daerah dinilai berkaitan langsung dengan kesinambungan pembinaan pemain.
Ia menyoroti pelaksanaan program talent detection untuk menjaring pemain yang diproyeksikan berangkat ke Spanyol sebagai contoh ketimpangan dukungan. Dalam agenda tersebut, AFP di daerah disebut menanggung hampir seluruh kebutuhan operasional kegiatan di lapangan.
“Kami diminta mencari bibit-bibit pemain, tetapi AFP harus menanggung biaya penginapan, tempat seleksi, hingga membayar asisten pelatih. Sementara itu, FFI hanya menanggung tiket pesawat instrukturnya yang berasal dari timnas,” ungkap Bobby.
Pernyataan itu menggambarkan beban pembiayaan yang harus dihadapi pengurus daerah ketika menjalankan proses pencarian pemain. Bobby menilai pembagian tanggung jawab seperti itu perlu menjadi perhatian agar pembinaan tidak hanya bertumpu pada kemampuan masing-masing daerah.
Desakan Akuntabilitas Dana Negara
Selain dukungan pembinaan, Bobby menekankan perlunya akuntabilitas penggunaan anggaran negara di tubuh federasi. Ia menilai transparansi diperlukan agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai pembiayaan operasional tim nasional.
Menurut Bobby, perkembangan prestasi futsal nasional perlu diikuti perbaikan sistem yang menjangkau akar rumput. Ketimpangan pembiayaan dan pembinaan di daerah disebutnya sebagai persoalan yang juga dirasakan pengurus provinsi lain.
“Terakhir, yang paling penting, bantuan dari APBN atau uang negara harus dipertanggungjawabkan dan diaudit. Dana tersebut menggunakan uang rakyat dari APBN, dan timnas ditanggung oleh APBN,” tegas Bobby.
Ia juga menyatakan seluruh pecinta futsal tidak perlu khawatir mengenai pembiayaan tim nasional karena ditanggung negara, bukan pribadi. Desakan tersebut menempatkan transparansi dana APBN dan dukungan pembinaan daerah sebagai dua perhatian utama AFP Kalimantan Tengah.
