Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si., Psikolog, menilai penggratisan perguruan tinggi negeri bagi seluruh mahasiswa bukan kebijakan yang mudah dijalankan. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia itu menyebut beban anggaran akan sangat besar karena jumlah mahasiswa mencapai jutaan orang.
Ia mengusulkan bantuan biaya difokuskan melalui beasiswa penuh bagi mahasiswa yang tidak mampu dan memiliki kemampuan akademik. Pada saat yang sama, Hamdi mendorong penguatan jalur SMK serta politeknik sebagai pilihan pendidikan yang dekat dengan kebutuhan kerja.
Hamdi memandang subsidi pendidikan perlu menyasar pelajar berprestasi yang mengalami hambatan ekonomi. Dengan pendekatan ini, pelajar dari pelosok Indonesia tetap dapat memiliki kesempatan masuk ke kampus seperti UI, ITB, UGM, atau IPB.
“Ada orang-orang pintar di pelosok Indonesia yang sebenarnya bisa kuliah di UI, ITB, UGM, atau IPB, tetapi tidak memiliki uang karena keluarganya tidak mampu. Nah, pemerintah bisa memberikan subsidi melalui beasiswa kepada mereka,” ungkap dia.
Ia menjelaskan biaya kuliah dapat tetap diberlakukan untuk menjaga pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah kemudian dapat memberikan beasiswa penuh kepada mahasiswa yang membutuhkan dukungan dan memenuhi kriteria kemampuan akademik.
Hamdi mencontohkan skema Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang membiayai mahasiswa Indonesia melanjutkan studi di universitas luar negeri. Contoh itu digunakan untuk menggambarkan model pembiayaan yang lebih terarah daripada pembebasan biaya untuk semua mahasiswa.
“UKT tetap tinggi, tapi nanti orang yang tadi saya bilang dia nggak mampu, tapi otaknya bagus, dikasih beasiswa penuh oleh pemerintah,” katanya. Menurutnya, skema tersebut memungkinkan bantuan pemerintah menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Hamdi menilai perguruan tinggi berkualitas memerlukan dana untuk pengajaran, fasilitas, kesejahteraan dosen, dan riset. Biaya tersebut tetap dibutuhkan meski pemerintah ingin memperluas akses kuliah bagi masyarakat.
Ia menyoroti kondisi pendapatan dosen yang disebut belum memadai bila hanya bersumber dari gaji pokok. Sebagian dosen dapat membagi fokus untuk mencari penghasilan tambahan di luar kegiatan mengajar.
“Gaji dosen juga harus layak. Sekarang, kalau kita melihat take-home pay dosen secara keseluruhan, tanpa menghitung penghasilan tambahan dari proyek di luar kampus, kondisinya masih belum memadai,” kata Hamdi.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie sebelumnya menjelaskan tantangan dalam menyediakan kuliah terjangkau. Tantangan itu berkaitan dengan kualitas pendidikan, gaji dosen, dan pendanaan riset yang memadai.
Hamdi mengatakan pembiayaan penuh untuk semua mahasiswa sulit ditampung oleh APBN. “Nah, betul. Jadi, kalau kita menggunakan segitiga yang tadi dijelaskan Bu Stella, itu tidak mungkin ditanggung oleh APBN kita. Bisa boncos,” ujarnya.
Menurut Hamdi, perguruan tinggi yang ingin bersaing secara global membutuhkan dukungan dana riset yang lebih kuat. Ia menyebut anggaran riset negara maju berada pada kisaran 2–4 persen dari PDB, sementara Indonesia disebut sekitar 0,2 persen dan belum mencapai satu persen dari PDB.
“Ya, negara-negara maju menganggarkan dana riset sekitar 2–4 persen dari PDB mereka. Kita hanya 0,2 persen, bahkan tidak sampai satu persen,” kata Hamdi. Ia mempertanyakan kesiapan tujuh universitas untuk berkompetisi dengan kampus besar dunia apabila pendanaan riset masih terbatas.
Hamdi menilai lulusan SMK dan politeknik tidak seharusnya dipandang lebih rendah oleh masyarakat. Ia meminta pelajar didorong memilih jalur tersebut agar dapat lebih siap memasuki dunia kerja.
Ia juga mengusulkan pengetatan izin pendirian kampus baru jika belum mendesak. Perguruan tinggi yang ada dapat digabungkan atau direstrukturisasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pendidikan.
