Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai total Rp 900.000 bagi pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan. Bantuan tersebut diberikan untuk menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi pekerja pada kuartal IV-2026.
Setiap penerima akan memperoleh Rp 300.000 per bulan untuk Oktober, November, dan Desember 2026. Dana untuk tiga bulan itu direncanakan dibayarkan sekaligus, bukan dalam pencairan bulanan terpisah.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyatakan penyaluran bantuan ditargetkan tepat sasaran. “Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah.
Dasar Aturan Dan Kriteria Penerima
Ketentuan BSU 2026 tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh.
Tidak seluruh pekerja dapat menjadi penerima bantuan ini. Kemnaker menetapkan syarat kependudukan, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta batas penghasilan untuk menentukan calon penerima.
- Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan, atau sesuai upah minimum yang berlaku.
Bagi pekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten atau kota lebih tinggi dari Rp 3,5 juta, batas maksimal upah mengikuti UMK setempat. Nilai tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Apabila suatu daerah tidak menetapkan UMK, batas penghasilan penerima mengacu pada upah minimum provinsi. Mekanisme pembulatan batas upah tetap diterapkan sebagaimana ketentuan untuk wilayah yang menggunakan UMK.
Data upah calon penerima menggunakan laporan gaji terakhir dari pemberi kerja yang tercatat dalam basis data BPJS Ketenagakerjaan. Komponen penghasilan yang diperhitungkan mencakup upah pokok dan tunjangan tetap.
Kelompok Yang Tidak Menerima
BSU tidak diberikan kepada aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Kemnaker menegaskan bantuan yang telah diterima wajib dikembalikan ke kas negara apabila penerima kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan. Ketentuan ini berlaku sebagai bagian dari pengawasan ketepatan sasaran penyaluran bantuan.
Cara Memantau Status Penerima
Pekerja dapat memantau informasi program dan status penerima BSU 2026 melalui laman resmi BSU Kemnaker. Pengecekan direncanakan menggunakan NIK melalui menu pengecekan mandiri atau Cek NIK setelah mekanisme resmi diaktifkan.
- Buka browser melalui ponsel atau komputer.
- Kunjungi laman resmi BSU Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id.
- Cari bagian pengecekan NIK penerima BSU 2026.
- Buka menu pengecekan mandiri atau Cek NIK.
- Ikuti petunjuk yang tersedia setelah layanan pengecekan resmi diaktifkan.
Mekanisme pengecekan status penerima belum diumumkan secara resmi oleh Kemnaker. Keberadaan kolom pengecekan NIK pada laman tersebut belum berarti status penerimaan sudah dapat diketahui.
Informasi terbaru mengenai penyaluran dan pengecekan dapat dipantau melalui laman BSU Kemnaker atau pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630. Pekerja juga diimbau tidak memberikan data pribadi melalui tautan yang tidak terverifikasi untuk menghindari penipuan yang mengatasnamakan program bantuan.
