Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Syahganda Nainggolan, menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak mengabaikan kritik publik terhadap program Makan Bergizi Gratis. Pernyataan itu disampaikan dalam Laporan Khusus Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang ditayangkan Kompas TV pada Selasa (20/10/2026).
Menurut Syahganda, kritik masyarakat mencakup sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program, mulai dari kegagalan, kasus keracunan, hingga tata kelola. Ia menegaskan Presiden mendengar masukan tersebut dan tidak bersikap diam.
“Dikritik masyarakat ada kegagalan, keracunan, tata kelola, apa Presiden itu enggak mendengar? Apa tuli? Enggak,” tegas Syahganda dalam tayangan yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Rabu (21/10/2026). Ia menyebut evaluasi menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap masalah yang muncul.
Penanganan Dugaan Korupsi
Syahganda juga menyinggung Dadan Hindayana yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Ia mengatakan Dadan merupakan kawan Prabowo, tetapi Presiden tetap meminta agar perkara tersebut diusut.
“Itu Presiden sendiri yang minta tangkap Dadan itu, temannya. Karena apa? Karena harus ada perubahan besar-besaran (dalam program MBG),” ujar Syahganda.
Pernyataan tersebut menempatkan penanganan dugaan pelanggaran tata kelola sebagai bagian dari pembenahan program. Syahganda menekankan bahwa kedekatan personal tidak menghalangi langkah hukum terhadap pihak yang tersangkut perkara.
Tiga Harapan dari MBG
Syahganda menjelaskan Prabowo memiliki tiga harapan utama melalui pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Harapan pertama adalah mencegah anak-anak Indonesia mengalami kekurangan gizi dan stunting.
Ia menilai stunting dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkembang dan berkompetisi di masa depan. “Untuk membuat anak-anak ini jangan menjadi anak-anak yang tertinggal, karena stunting itu akan membuat kecerdasan orang berkurang dan dia tidak bisa berkompetisi,” kata Syahganda.
Harapan kedua adalah penyerapan tenaga kerja sekaligus penurunan angka kemiskinan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Syahganda menyebut dapur-dapur program tersebut telah menyerap 1.020.000 tenaga kerja.
“Penyerapan lapangan kerja, 1.020.000 sekarang terserap lapangan kerja di dapur-dapur itu,” klaim Syahganda. Ia menempatkan kegiatan dapur dalam program ini sebagai salah satu saluran penciptaan kesempatan kerja.
Harapan ketiga berkaitan dengan pertumbuhan. “Ketiga, yang paling penting itu dilihat adalah growth. Ada pertumbuhan, sumbangan pertumbuhan,” sambung Syahganda.
Pembenahan Pelaksanaan Program
Pemerintah, menurut Syahganda, terus melakukan evaluasi atas pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Pembenahan meliputi penyimpanan bahan pangan, penguatan pengawasan, serta penyesuaian mekanisme operasional.
Langkah tersebut dilakukan di tengah kritik masyarakat terhadap pelaksanaan program di lapangan. “Presiden mendengar (masukan) kemudian meng-adjust (mengevaluasi),” ujar Syahganda.
