Penanganan karhutla di Kalimantan dikoordinasikan melalui pejabat setingkat menteri yang ditunjuk pemerintah pusat. Istana menegaskan Haji Isam tidak termasuk pihak yang ditetapkan Presiden Prabowo sebagai koordinator pemadaman.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan kabar mengenai penunjukan pengusaha tambang Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam tidak benar. Bantahan itu disampaikan setelah informasi tersebut menyebar di media sosial.
“Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. Ia menegaskan tidak ada keputusan Presiden Prabowo yang menempatkan Haji Isam dalam posisi koordinator penanganan karhutla.
Peran Bantuan Berbeda dengan Koordinator
Pemerintah tetap membuka keterlibatan berbagai pihak untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Namun, keterlibatan dalam bantuan tidak berarti pihak tersebut memegang kewenangan koordinasi operasi pemerintah.
Prasetyo menjelaskan pemerintah pusat telah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah kerja. Pembagian tersebut menjadi dasar pengoordinasian penanganan bencana di wilayah yang terdampak.
Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah termasuk wilayah yang masuk dalam pembagian tugas pemerintah pusat. Pengaturan perhatian dan tanggung jawab juga mencakup wilayah lain yang memerlukan penanganan.
“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kan kewenangannya bukan di situ,” jelas Prasetyo. Pernyataan itu menegaskan bahwa dukungan dari pihak lain tidak mengubah struktur kewenangan pemerintah.
Presiden Pantau Kondisi di Kalimantan
Presiden Prabowo meninjau kondisi karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Presiden memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah daerah di Pangkalan TNI AU Supadio, Kalimantan Barat.
Rapat membahas kebutuhan penanganan kebakaran hutan dan lahan serta langkah untuk mempercepat pemadaman titik panas. Koordinasi itu dilakukan ketika wilayah terdampak masih membutuhkan dukungan operasional.
Kepala Pelaksana BPBPK Kalteng Ahmad Toyib menyampaikan kebutuhan tambahan armada udara dan peralatan darat. Kedua jenis dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemadaman titik panas.
Informasi mengenai kebutuhan armada dan peralatan menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih berlangsung dengan dukungan lintas lembaga. Pemerintah mengandalkan pembagian wilayah kerja agar kebutuhan di daerah dapat dikoordinasikan sesuai tanggung jawab.
Agenda ke Samarinda dan Nusa Tenggara Timur
Rangkaian agenda Presiden Prabowo tidak berhenti pada pemantauan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Presiden dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Samarinda untuk memantau kondisi di wilayah terkait.
Presiden juga dijadwalkan bertolak ke Nusa Tenggara Timur untuk meninjau korban gempa bumi. Bencana tersebut dilaporkan menewaskan 87 jiwa.
Melalui klarifikasi itu, Istana memastikan Haji Isam bukan koordinator pemadaman karhutla yang ditunjuk Presiden Prabowo. Penanganan bencana tetap berjalan melalui pejabat pemerintah sesuai pembagian tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan.
