Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat sementara 308 pelanggaran dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik atau TKA jenjang SMA sederajat 2026. Temuan itu mencakup pelanggaran ringan, sedang, hingga berat yang melibatkan sejumlah pihak dalam penyelenggaraan tes.
Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati menyatakan sebagian pelanggaran dilakukan oleh siswa. Namun, terdapat pula pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pengawas maupun proktor.
Jenis pelanggaran yang ditemukan antara lain melakukan siaran langsung serta mengunggah foto atau video yang memuat layar TKA. Rahmawati mengatakan pelanggaran berat paling banyak dilakukan oleh peserta didik.
“308 tersebut terdiri dari pelanggaran yang ringan, sedang, maupun berat,” kata Rahmawati kepada Kompas.com, Kamis (5/11/2026). Kemendikdasmen telah menyampaikan teguran kepada sekolah yang terkait dengan temuan pelanggaran tersebut.
Menurut Rahmawati, sebagian sekolah menerima teguran karena pelanggaran yang dilakukan siswanya. Meski demikian, sejumlah sekolah telah memberikan tindak lanjut atas teguran dari pemerintah.
Rahmawati belum menyampaikan rincian jumlah pelanggaran yang dilakukan siswa dan pengawas dari total 308 kasus. Data tersebut masih belum dipisahkan secara pasti berdasarkan pihak yang melakukan pelanggaran.
Nama Terduga Pelaku Masih Didalami
Kemendikdasmen telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terkait laporan pelanggaran TKA SMA 2026. Publikasi nama-nama tersebut masih menunggu arahan Inspektur Jenderal dan kepala BKPDM.
Inspektur Jenderal Kemendikdasmen Faisal Syahrul menyebut proses pengumpulan informasi dan pendalaman dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan akuntabel. Pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat juga diarahkan untuk menguji keterkaitan serta bukti yang tersedia.
“Sejauh ini, kami sudah mengantongi beberapa nama yang diduga kuat terkait dengan laporan pelanggaran TKA. Namun, nama-nama tersebut masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan untuk memastikan keterkaitan serta bukti yang ada,” kata Faisal dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10/2026).
Faisal menegaskan setiap langkah penanganan akan didasarkan pada fakta, bukan asumsi. Apabila pelanggaran terbukti, tindakan akan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Aturan Sanksi Bagi Peserta dan Penyelenggara
Penanganan dugaan pelanggaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik. Ketentuan itu juga merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.
Pedoman tersebut membagi pelanggaran menjadi kategori ringan, sedang, dan berat. Bentuk penanganannya dibedakan berdasarkan jenis pelanggaran serta pihak yang melakukannya.
Bagi peserta TKA, pelanggaran ringan dapat ditangani melalui peringatan lisan oleh pengawas ruang. Pelanggaran sedang dapat berujung pada pembatalan ujian untuk mata pelajaran yang bersangkutan.
Pelanggaran berat bagi peserta dapat dikenai pengeluaran dari ruang ujian dan pemberian nilai nol pada mata pelajaran terkait. Sanksi itu diterapkan setelah penyelenggara tingkat pusat melakukan investigasi.
Bagi penulis dan penelaah soal, penyelia pengawas, pendamping penyelia, pengawas ruang, proktor, serta teknisi, pelanggaran ringan dapat dikenai peringatan lisan. Pelanggaran sedang dapat berujung pada surat peringatan, sedangkan pelanggaran berat dapat dikenai pemberhentian dari penugasan terkait.
Sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran sedang dapat dikenai pembatalan pelaksanaan tes. Untuk pelanggaran berat, sekolah dapat direkomendasikan berhenti sebagai pelaksana TKA dan Asesmen Nasional selama tiga kali penyelenggaraan berturut-turut.
