Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut Surat Keterangan atau Suket penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka. Pencabutan itu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang membatalkan dokumen tersebut.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat membenarkan bahwa Suket itu telah dicabut dan diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Keterangan tersebut disampaikan Atip pada Kamis, 12 November 2026.
“Menindaklanjuti Putusan MA (Mahkamah Agung), Kemendikdasmen sudah mencabut Suket dan sudah diserahkan ke PTUN pada persidangan hari ini,” kata Atip. Pencabutan itu berkaitan dengan proses sengketa tata usaha negara mengenai dokumen penyetaraan pendidikan tersebut.
Atip menyatakan PTUN memutuskan gugatan terhadap Suket tersebut gugur karena objek perkara sudah tidak berlaku. Kemendikdasmen telah mencabut dokumen yang sebelumnya menjadi objek gugatan di pengadilan.
“Putusan PTUN adalah menyatakan gugatan Punggugat dinyatakan gugur (karena objek gugatan yaitu Suket sudah dicabut),” jelasnya. Ia menambahkan bahwa putusan itu membuat persoalan keabsahan Suket dinyatakan selesai.
Menurut Atip, tidak ada lagi langkah hukum maupun upaya hukum yang dapat ditempuh setelah putusan tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks gugurnya perkara di PTUN akibat pencabutan dokumen oleh Kemendikdasmen.
Pencabutan Suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan itu mengatur pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026. Dokumen itu ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin.
Dalam bagian pertimbangan, keputusan itu merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Putusan tersebut menyatakan batal Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Putusan MA juga mewajibkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku tergugat untuk mencabut surat keterangan dimaksud. Kewajiban itu menjadi dasar penerbitan keputusan pencabutan oleh Kemendikdasmen.
Dokumen keputusan turut menyebut Perkara Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 dan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan tersebut disebut sebagai dasar bagi tergugat atau termohon kasasi untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung.
Selain itu, keputusan merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya. Regulasi lain yang dicantumkan ialah Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026.
Pencabutan Suket Pendidikan Gibran ditetapkan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Dengan dicabutnya dokumen tersebut, PTUN menyatakan gugatan yang menjadikannya sebagai objek perkara telah gugur.
