Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis, 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut.
Gibran juga dilaporkan telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, alasan pengunduran diri itu belum dijelaskan secara terbuka.
Perhatian kemudian tertuju pada proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua calon, sedangkan MPR akan memilih satu nama melalui mekanisme yang diatur konstitusi.
Proses ini tidak hanya menentukan siapa pengganti Gibran, tetapi juga menguji kepatuhan lembaga negara terhadap tata cara ketatanegaraan. Kepastian mengenai waktu berakhirnya jabatan Gibran menjadi penting karena menentukan dimulainya prosedur pengisian kekosongan.
Dasar Konstitusional Penggantian Wakil Presiden
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menggelar sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan oleh presiden.
Mekanisme tersebut berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu langsung. Meski tidak dipilih kembali oleh rakyat melalui pemungutan suara nasional, wakil presiden baru tetap memperoleh legitimasi hukum apabila terpilih sesuai prosedur konstitusional.
Pengunduran diri juga perlu dibedakan dari pemakzulan. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden atau wakil presiden melalui proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Dalam pengunduran diri, seorang pejabat memilih untuk melepaskan jabatannya. Keputusan tersebut tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum atau membenarkan tuduhan yang pernah muncul.
Peran Prabowo dan MPR
Prabowo perlu memilih dua calon yang memenuhi persyaratan serta mampu mendukung kesinambungan pemerintahan. Pertimbangan itu mencakup pengalaman, integritas, kemampuan memimpin, dan kecakapan bekerja sama dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur tahapan pemilihan lebih lanjut. Presiden harus mengajukan dua calon berikut kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR berlangsung.
Dalam sidang paripurna, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan. MPR kemudian memilih calon yang memperoleh suara terbanyak.
Jika perolehan suara kedua calon sama, MPR melakukan pemilihan ulang satu kali. Apabila hasilnya tetap berimbang, presiden berwenang memilih salah satu dari dua calon tersebut.
Ketentuan itu menunjukkan bahwa MPR bukan hanya lembaga yang mengesahkan keputusan politik. Anggota MPR tetap berkewajiban memeriksa persyaratan calon dan menjalankan pemilihan berdasarkan aturan yang berlaku.
Koalisi dan Kepentingan Publik
Kekosongan jabatan wakil presiden berpotensi membuka perundingan baru di antara partai-partai pendukung pemerintah. Setiap partai dapat memiliki kader, agenda, dan kepentingan politik dalam menentukan figur yang layak dipertimbangkan.
Namun, jabatan wakil presiden tidak semestinya diperlakukan sebagai imbalan atas dukungan politik. Wakil presiden merupakan pejabat negara yang memikul tanggung jawab konstitusional kepada republik.
MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD, sehingga pemilihan tidak hanya melibatkan kepentingan partai politik di DPR. Anggota DPD juga memiliki kedudukan dalam proses tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Proses pencalonan dan pemilihan perlu berlangsung terbuka agar masyarakat dapat menilai alasan pengajuan setiap nama. Rakyat tetap berhak mengawasi bagaimana presiden, MPR, dan kekuatan politik menjalankan kewenangan masing-masing.
Pengalaman kontroversi persyaratan pencalonan pada Pemilu 2024 menjadi pengingat bahwa pemeriksaan administratif tidak boleh sekadar formalitas. Persoalan persyaratan yang tidak ditangani secara cermat dapat berkembang menjadi sengketa hukum dan masalah politik berkepanjangan.
Presiden berwenang mengusulkan dua calon, sementara MPR memegang kewenangan memilih satu di antaranya. Kejelasan dasar hukum, alasan pencalonan, dan pertanggungjawaban kepada publik akan menjadi unsur penting dalam pengisian jabatan wakil presiden berikutnya.
