Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemerintah memastikan validasi DTSEN tidak menutup akses bantuan bagi warga miskin dan rentan. Ia meminta mekanisme sanggah dilakukan secara transparan, efektif, dan mudah dijangkau masyarakat.
Perubahan peringkat desil kesejahteraan telah memunculkan keluhan dari sejumlah warga. Keluhan itu berkaitan dengan kondisi warga yang masih terbatas, tetapi tercatat dalam desil tinggi dan tidak lagi memperoleh bantuan.
Lestari menilai pembaruan data harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara membangun data akurat dan perlindungan bagi warga terdampak. Ketepatan informasi tidak boleh mengabaikan keadaan nyata masyarakat yang membutuhkan dukungan sosial.
“Transparansi dan efektivitas proses validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kunci utama untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi negara mewujudkan data kependudukan yang akurat dan dampak yang dialami masyarakat,” kata Lestari. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis pada Kamis, 10 September 2026.
Basis Penetapan Program Sosial
Pemerintah menggunakan DTSEN sebagai basis data utama untuk berbagai program perlindungan sosial. Data tersebut mencakup 95,3 juta keluarga dan 289,3 juta individu di Indonesia.
Cakupan yang luas menjadikan proses pemeriksaan dan pemutakhiran data sebagai bagian penting dalam pelaksanaan program. Ketidaksesuaian data dengan keadaan riil dapat memengaruhi akses warga terhadap bantuan yang ditetapkan pemerintah.
Lestari, yang akrab disapa Rerie, mengatakan penerapan sistem desil seharusnya menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan. Validasi data juga perlu mendukung arah pembangunan nasional tanpa mengesampingkan kelompok yang membutuhkan perlindungan.
Cara Menyampaikan Koreksi
Pemerintah membuka ruang sanggah melalui aplikasi Cek Bansos dan SIKS-NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Masyarakat dapat memakai saluran tersebut untuk memeriksa status desil serta mengajukan keberatan atas data yang dianggap tidak sesuai.
Ruang keberatan itu menjadi jalur bagi warga untuk mengoreksi informasi kesejahteraan yang digunakan dalam penetapan program. Lestari menilai kemudahan akses aplikasi harus menjadi perhatian agar mekanisme tersebut dapat digunakan secara luas.
Ia meminta masyarakat aktif melaporkan informasi yang tidak tepat dalam data. Keterlibatan warga diperlukan agar kondisi sebenarnya dapat masuk ke dalam proses validasi.
Sosialisasi dan Pengawasan
Lestari mendorong pemerintah menggelar sosialisasi secara masif dengan penjelasan yang mudah dipahami. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui cara mengecek dan mengevaluasi status mereka dalam data kesejahteraan.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terbuka terhadap kebijakan yang bertumpu pada DTSEN. Evaluasi itu dibutuhkan untuk memastikan sasaran pendataan dan pelaksanaan program dapat dinilai secara jelas.
“Karena setiap kebijakan pembangunan mesti memiliki target yang jelas, berbasis data yang terukur, dan dapat dievaluasi secara terbuka agar hasilnya dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Rerie. Proses sanggah, penguatan akses aplikasi, serta pelaporan data menjadi unsur yang diharapkan dapat merespons keluhan warga terkait perubahan desil.
