
Enam organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat direncanakan digabungkan dalam penyederhanaan birokrasi. Kebijakan itu dikaitkan dengan anggaran tahun depan dan ditujukan untuk meningkatkan porsi pembiayaan pembangunan publik.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut penghematan belanja rutin akan diarahkan bagi pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Pengurangan pembiayaan kantor, perjalanan dinas, dan alat tulis kantor menjadi perhatian dalam rencana tersebut.
Rencana restrukturisasi tidak hanya menggabungkan dinas, tetapi juga menyesuaikan cakupan kerja pada perangkat daerah tertentu. Salah satu penyesuaian yang dipetakan ialah penambahan unsur tata ruang ke dalam Dinas Lingkungan Hidup atau DLH.
Dedi menyampaikan kebijakan itu di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, pada Jumat (11/9). Menurutnya, struktur pemerintahan yang lebih ringkas diharapkan dapat mempertahankan fungsi layanan dengan pengeluaran operasional yang lebih terkendali.
“Ya efisiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak. Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” kata Dedi Mulyadi.
Bidang yang Masuk Pemetaan
Penyederhanaan struktur mencakup bidang perencanaan dan penelitian daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda direncanakan bergabung dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Balitbangda.
Bidang ekonomi juga masuk dalam rencana tersebut melalui penggabungan Dinas Koperasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag. Penyatuan ini mencakup urusan koperasi, industri, dan perdagangan dalam pemetaan organisasi baru.
Pada layanan administrasi masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB direncanakan digabung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Kedua perangkat daerah itu menangani bidang yang berbeda, namun sama-sama termasuk dalam daftar penyesuaian struktur.
Bidang infrastruktur turut menjadi bagian dari rencana penggabungan. Dinas Sumber Daya Air atau SDA dipetakan untuk disatukan dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau DBMPR.
Rencana lainnya adalah penyatuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud dengan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora. Pemetaan itu memperluas cakupan restrukturisasi hingga sektor pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.
Daftar Enam Penyesuaian Struktur
- Bappeda dengan Balitbangda.
- DLH dengan tambahan unsur tata ruang.
- Dinas Koperasi dengan Disperindag.
- DP3AKB dengan Disdukcapil.
- Dinas SDA dengan DBMPR.
- Disparbud dengan Dispora.
Penggabungan perangkat daerah dimaksudkan untuk menekan beban rutin pemerintah provinsi tanpa mengurangi fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dengan struktur yang lebih sederhana, alokasi pembiayaan pembangunan diharapkan dapat menjadi lebih besar.
Dedi menegaskan waktu penerapan kebijakan itu berhubungan dengan penganggaran tahun depan. “Ya, nanti berarti berlakunya anggaran tahun depan,” tutur Dedi.
Pemerintah provinsi menempatkan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai tujuan penggunaan ruang anggaran yang dihasilkan dari efisiensi. Rencana tersebut masih berfokus pada penyederhanaan organisasi di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.






