Advertisement

Penggabungan OPD Jabar Disiapkan Dedi Mulyadi Untuk Efisiensi Anggaran 2027

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan penyederhanaan organisasi perangkat daerah untuk diterapkan pada tahun anggaran 2027. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan kebijakan itu dapat mengurangi belanja rutin dan menambah ruang fiskal bagi pembangunan publik.

Rencana tersebut mencakup penggabungan sejumlah dinas dan badan yang bidang kerjanya saling berhubungan. Struktur yang lebih ringkas diharapkan tetap menjaga layanan kepada masyarakat sekaligus mengurangi pengeluaran administratif.

Dedi menyebut penataan organisasi diperlukan agar fungsi pemerintah dapat berjalan dengan jumlah struktur yang lebih sedikit. “Ya efisiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak. Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” kata Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jumat (11/9/2026).

Prioritas Untuk Layanan Dasar

Efisiensi dari penggabungan OPD diharapkan memberi porsi anggaran lebih besar kepada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiga bidang itu menjadi prioritas dalam arah penggunaan pembiayaan setelah struktur birokrasi dirampingkan.

Penghematan ditargetkan berasal dari berkurangnya kebutuhan belanja kantor, perjalanan dinas, dan alat tulis kantor atau ATK. Dana yang sebelumnya terserap untuk kebutuhan administrasi diharapkan dapat dialihkan ke pelayanan serta pembangunan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Dedi menyatakan kebijakan tersebut disiapkan untuk anggaran pada tahun berikutnya. “Ya, nanti berarti berlakunya anggaran tahun depan,” ujar Dedi.

Rencana Penggabungan Dinas Dan Badan

Bappeda direncanakan disatukan dengan Balitbangda dalam pemetaan penyesuaian organisasi provinsi. Penggabungan dua badan tersebut menjadi salah satu bagian dari rancangan penyederhanaan kelembagaan.

Dinas Lingkungan Hidup juga masuk dalam penataan melalui penambahan unsur tata ruang. Langkah itu berkaitan dengan perubahan tugas dan fungsi perangkat daerah yang sedang disiapkan Pemprov Jabar.

Dinas Koperasi direncanakan bergabung dengan Disperindag. Kedua bidang tersebut termasuk dalam daftar organisasi yang akan disatukan melalui kebijakan efisiensi anggaran Jabar.

DP3AKB direncanakan digabungkan dengan Disdukcapil. Penyesuaian ini menyasar bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, kependudukan, dan pencatatan sipil.

Dinas Sumber Daya Air akan dilebur dengan DBMPR pada sektor pekerjaan umum. Pengelolaan sumber daya air, jalan, serta penataan ruang direncanakan berada dalam struktur yang telah disesuaikan.

Disparbud juga direncanakan bergabung dengan Dispora. Rencana tersebut mencakup penyatuan bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olahraga dalam pemetaan organisasi baru.

Fungsi Pelayanan Tetap Dipertahankan

Pemprov Jabar menegaskan penggabungan OPD tidak hanya berorientasi pada pengurangan jumlah lembaga. Keberlanjutan fungsi pelayanan publik menjadi bagian dari arah penataan yang disampaikan Dedi Mulyadi.

Seluruh rencana penggabungan masih dalam tahap pemetaan. Pelaksanaannya ditargetkan berjalan pada tahun anggaran 2027 dengan fokus mengurangi biaya birokrasi dan memperbesar pembiayaan pembangunan.

Back to top button