
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurniansyah mengkritik kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menilai bantuan untuk korban gempa itu tetap memiliki nuansa pencitraan dan kepentingan politik populis.
Dedi Mulyadi datang ke NTT pada Jumat (21/8/2026) setelah sejumlah warga meminta bantuan melalui media sosial. Dalam agenda tersebut, ia membawa bantuan Rp4,5 miliar dan mengikutsertakan relawan untuk membantu operasi pertolongan di wilayah sulit dijangkau.
Nilai Bantuan Dan Asal Dana
Dana Rp4,5 miliar dihimpun melalui gotong royong sejumlah unsur, yakni Pemprov Jabar, Baznas Jabar, Bank BJB, Apindo, dan Kadin. Sebanyak Rp4 miliar berasal dari donasi pribadi Dedi Mulyadi, sedangkan Rp500 juta lainnya dibawa Wali Kota Depok Supian Suri.
Sumbangan dari Kota Depok tersebut berasal dari aparatur sipil negara dan masyarakat. Rincian itu disampaikan Dedi Mulyadi melalui video yang dibagikan di akun Instagram miliknya.
“Kita hari ini membawa bantuan sebesar Rp4,5 miliar. Rp4 miliar dari provinsi (Jabar) dan Rp500 juta dari kota depok,” ujar Dedi Mulyadi. Dukungan juga diberikan dalam bentuk pengiriman 20 relawan gabungan dari BPBD Jabar dan Kwarda Pramuka Jabar.
Penilaian Terhadap Penampilan Kegiatan
Dedi Kurniansyah menyatakan pemberian bantuan merupakan tindakan yang baik bagi korban bencana. Namun, ia mempersoalkan kehadiran kepala daerah bersama rombongan besar karena dapat membuat penyaluran bantuan kurang efisien.
Menurut dia, biaya tambahan perjalanan dan rombongan berpotensi berada di luar nilai bantuan yang diterima korban. Ia juga menilai kegiatan yang aktif dikemas melalui media sosial dapat membangun citra pemimpin yang dekat dengan rakyat.
“Memberi bantuan itu baik, yang buruk adalah muatan pencitraan dan hal yang kurang perlu,” kata Dedi Kurniansyah, dikutip Minggu (23/8). Ia menyebut kecenderungan tersebut sebagai “sindrom selebritis”, yakni gambaran bagi pejabat yang dinilai mencari pujian dan simpati publik.
Dedi Kurniansyah membandingkan kunjungan itu dengan langkah sejumlah kepala daerah lain. Menurut dia, ada pemimpin daerah yang sama-sama membantu tanpa menjadikan bantuan sebagai kepentingan politik populis.
Jawa Barat Tetap Menjadi Perhatian
Kritik tersebut tidak menghapus hak Dedi Mulyadi untuk melakukan berbagai kegiatan sebagai kepala daerah. Dedi Kurniansyah hanya mengingatkan agar masyarakat tidak menilai kepemimpinan berdasarkan tampilan aktivitas di media sosial.
Ia menyebut banjir yang berulang dan tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai persoalan yang masih memerlukan perhatian di Jawa Barat. Fokus pada masalah daerah sendiri, menurutnya, perlu berjalan seiring dengan kepedulian kepada korban gempa di NTT.
“Karena mungkin punya orientasi politik yang lebih besar,” tandas Dedi Kurniansyah. Pernyataan itu menjadi bagian dari kritik terhadap keputusan Dedi Mulyadi hadir langsung dalam agenda bantuan di luar wilayah Jawa Barat.







