Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina akan menghadapi pelaksanaan hukuman mati apabila kembali ke negaranya pada Desember. Jaksa Bangladesh Md Aminul Islam menyatakan tidak ada lagi jalur banding yang tersedia bagi Hasina dalam perkara kejahatan terhadap kemanusiaan.
Hasina saat ini berada di India setelah meninggalkan Bangladesh pada Agustus 2024. Kepulangannya menjadi perhatian karena ia telah dijatuhi vonis mati secara in absentia oleh pengadilan di Dhaka pada November 2025.
Aminul mengatakan masa hukum untuk mengajukan banding telah berakhir. “Periode hukum untuk mengajukan banding telah berakhir, dan kini tidak ada lagi banding yang dapat diajukan,” tegasnya.
Jaksa itu juga menyebut Hasina tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi pelaksanaan vonis jika kembali ke Bangladesh. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kabar mengenai rencana kepulangan Hasina dari pengasingannya di India.
Vonis Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Pengadilan di Dhaka menjatuhkan hukuman mati kepada Hasina setelah menyatakannya bersalah atas tiga dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dakwaan itu meliputi penghasutan, memerintahkan pembunuhan, serta gagal mencegah kekejaman.
Perkara tersebut berkaitan dengan penindakan terhadap demonstrasi yang dipimpin mahasiswa pada 2024. Dalam proses persidangan, sejumlah saksi korban tembakan senjata api turut memberikan kesaksian.
Hasina tidak menghadiri persidangan terkait tanggung jawab komando atas penindakan berdarah itu. Dengan didampingi pengacara tunjukan negara, ia sebelumnya menyebut proses hukum tersebut sebagai “lelucon hukum”.
Selain vonis mati, Hasina menghadapi perkara hukum lain, termasuk tuduhan korupsi. Permasalahan hukumnya berkembang setelah kekuasaannya berakhir akibat pemberontakan massal pada 2024.
Dari Pertumbuhan Ekonomi Hingga Kejatuhan
Hasina adalah putri tokoh revolusioner yang memimpin kemerdekaan Bangladesh pada 1971. Selama 15 tahun pemerintahannya, Bangladesh mengalami pertumbuhan ekonomi pesat dan berkembang dari negara berbasis pertanian menjadi pusat manufaktur global.
Namun, pemerintahannya juga menghadapi berbagai tuduhan dari para pengkritik. Mereka menuding Hasina memenjarakan lawan politik, menerapkan undang-undang pers yang keras, serta membiarkan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala luas.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat tindakan keras pemerintah terhadap pengunjuk rasa pada 2024 menewaskan hingga 1.400 orang. Hasina kemudian meninggalkan Bangladesh dengan helikopter ketika massa menyerbu kediamannya pada Agustus 2024.
Sejak saat itu, Hasina tinggal di India dan jarang muncul di hadapan publik. Ia hanya sesekali berbicara melalui konferensi pers via telepon.
Permintaan Ekstradisi Ke India
Kementerian Luar Negeri Bangladesh telah mengajukan permohonan ekstradisi Hasina kepada Pemerintah India. New Delhi menyatakan permintaan itu masih menjalani peninjauan hukum, sementara keberadaan Hasina memicu ketegangan dalam hubungan kedua negara.
Tim pengacara Hasina juga mengajukan permohonan pembaruan paspor tanpa menjelaskan rencana perjalanan maupun tujuannya. Aminul menyatakan otoritas penerbit paspor berhak menolak permohonan dari terpidana kejahatan serius.
Ia menyarankan Hasina menyurati pihak berwenang India apabila benar-benar ingin kembali ke Bangladesh. Hasina sendiri berulang kali menyatakan niat pulang pada Desember dan mengaku sadar bahwa ia dapat menghadapi hukuman gantung setibanya di tanah air.
