Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden melalui pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan. Proses ini berpedoman pada Undang-Undang Pemilihan Umum serta PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berikut perubahannya.
Ketua KPU Mohammad Afifuddin menjelaskan, verifikasi dilakukan secara administratif terhadap dokumen bakal pasangan calon. KPU menilai keabsahan dokumen berdasarkan kewenangan instansi penerbit, status keberlakuan, dan informasi yang tersedia saat pemeriksaan berlangsung.
Dokumen Menjadi Dasar Pemeriksaan
Dalam pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, KPU menggunakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. KPU juga merujuk Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8 Agustus 2019.
Afif menyatakan surat penyetaraan tersebut diperlakukan sebagai dokumen sah berdasarkan asas praduga keabsahan. Prinsip itu berarti keputusan administratif dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang.
Selain diterbitkan oleh kementerian yang berwenang menyetarakan pendidikan luar negeri, dokumen tersebut pernah digunakan dalam verifikasi pencalonan Pilkada Kota Surakarta 2020. Dokumen itu juga belum dicabut atau dibatalkan saat KPU memeriksa persyaratan pencalonan Pilpres 2024.
Klarifikasi Dilakukan Jika Ada Keraguan
Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memberi ruang bagi KPU untuk meminta klarifikasi apabila terdapat keraguan atas dokumen persyaratan bakal pasangan calon. Klarifikasi dapat dilakukan kepada partai politik pengusul dan/atau instansi yang berwenang.
Namun, KPU menyatakan tidak menemukan kondisi yang menimbulkan keraguan terhadap surat penyetaraan tersebut pada pemeriksaan tahun 2023. Pertimbangannya mencakup instansi penerbit, keberlakuan dokumen, serta riwayat penggunaannya dalam proses pencalonan sebelumnya.
KPU juga tidak menerima laporan masyarakat yang mempersoalkan dokumen tersebut, baik secara langsung maupun melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum. Atas keadaan itu, KPU menilai tidak ada kebutuhan untuk menjalankan mekanisme klarifikasi sebagaimana diatur dalam PKPU.
“Pada saat pemeriksaan, KPU memperlakukan surat tersebut sebagai dokumen yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan, yaitu bahwa keputusan administratif dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang,” ujar Afif. Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pemeriksaan dan informasi yang tersedia pada waktu itu.
Pembagian Kewenangan KPU dan Kementerian
KPU bertanggung jawab memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen dalam tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden. Sementara itu, penilaian serta penyetaraan pendidikan luar negeri menjadi kewenangan kementerian yang membidangi pendidikan.
Berdasarkan dokumen yang diterima dan hasil pemeriksaan saat itu, KPU menyatakan persyaratan pendidikan telah memenuhi syarat. Afif menegaskan pembagian kewenangan tersebut menjadi dasar penggunaan surat penyetaraan dalam proses verifikasi dokumen calon.
