Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Istana pada Selasa (10/11/2026) menyatakan Presiden tidak menolak niat tersebut, tetapi memberikan sejumlah saran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran juga memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara. Di saat bersamaan, desakan pemakzulan wakil presiden melalui DPR terus bergulir.
Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut hampir 50 anggota dewan lintas fraksi telah menandatangani penggunaan Hak Menyatakan Pendapat atau HMP. Ia menyampaikan jumlah tanda tangan yang terkumpul mencapai 48 anggota.
Alasan Konstitusional Pemakzulan
Pemberhentian presiden atau wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan politik biasa. Mekanisme itu harus memenuhi alasan serta prosedur yang tercantum dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret, Sunny Ummul Firdaus, mengatakan pemakzulan harus berjalan melalui tahapan konstitusional. “Pemakzulan merupakan mekanisme pemberhentian yang harus memenuhi alasan dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945,” katanya kepada Kompas.com.
Pasal 7A membatasi dasar pemberhentian pada pelanggaran hukum dan tidak terpenuhinya lagi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Pelanggaran hukum itu mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
Tiga Tahap Pemakzulan
Tahap pertama berada di DPR melalui HMP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Usul HMP dapat diajukan paling sedikit oleh 25 anggota DPR apabila terdapat pejabat negara yang dinilai tidak melaksanakan kewajibannya.
Setelah usul diterima, DPR membentuk panitia khusus dengan keterlibatan seluruh fraksi untuk membahasnya. Hasil kerja panitia kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk menentukan apakah pendapat DPR akan diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi.
Rapat paripurna tersebut harus dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR dan disetujui oleh dua pertiga anggota yang hadir. Dengan jumlah 580 anggota DPR, sedikitnya 387 anggota perlu hadir agar kuorum terpenuhi.
Tahap kedua berlangsung di Mahkamah Konstitusi yang memiliki waktu paling lama 90 hari untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR. Putusan MK dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima, membenarkan pendapat DPR, atau menolak pendapat tersebut.
Pemeriksaan di MK mengubah proses dari arena politik menjadi pengujian hukum. Tata caranya diatur dalam Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009, termasuk registrasi perkara, pemeriksaan pendahuluan, serta persidangan dengan saksi dan ahli.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, usul pemberhentian dapat diteruskan ke MPR sebagai tahap ketiga. MPR memiliki waktu paling lama 30 hari sejak menerima usul DPR untuk mengambil keputusan dan wajib memberi kesempatan presiden dan/atau wakil presiden menjelaskan.
Keputusan pemberhentian di MPR harus diambil dalam rapat yang dihadiri sedikitnya tiga perempat anggota MPR serta disetujui dua pertiga anggota yang hadir. Dari total 732 anggota MPR, kehadiran minimal mencapai 549 anggota, sedangkan persetujuan minimal dapat berjumlah 366 suara bila rapat dihadiri pada batas kuorum.
MK yang membenarkan pendapat DPR tidak otomatis berujung pada pemberhentian karena MPR tetap menentukan keputusan akhir melalui pemungutan suara. Sunny menilai pemakzulan terhadap seorang wakil presiden akan menjadi preseden pertama dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia apabila benar-benar terjadi.
Pengunduran Diri Lebih Singkat
Jalur pengunduran diri berbeda dengan pemakzulan karena tidak mensyaratkan persetujuan DPR maupun MPR. Pernyataan pengunduran diri secara tertulis sudah cukup untuk menyatakan kehendak pejabat yang bersangkutan.
Indonesia pernah memiliki preseden pengunduran diri wakil presiden ketika Mohammad Hatta mengirim surat kepada DPR pada Juli 1956 dan berhenti efektif pada 1 Desember 1956. Soeharto juga menyatakan pengunduran diri pada Mei 1998 di Istana Merdeka dengan disaksikan pimpinan DPR dan MPR.
Kehadiran pimpinan DPR dan MPR dalam peristiwa pengunduran diri tersebut merupakan kelaziman, bukan keharusan konstitusional. Karena itu, pengunduran diri secara tertulis memiliki prosedur yang jauh lebih singkat dibandingkan proses pemakzulan melalui DPR, MK, dan MPR.
