Advertisement

11 Provinsi Masih Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026

Sebanyak 11 provinsi masih membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor selama November 2026. Program ini memberi keringanan yang berbeda-beda, mulai dari penghapusan denda hingga diskon pokok Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB.

Pemilik kendaraan perlu memeriksa ketentuan dan tenggat di daerah masing-masing sebelum melakukan pembayaran. Tidak semua program menghapus seluruh tunggakan karena sebagian hanya membebaskan denda atau berlaku bagi kelompok kendaraan tertentu.

Daerah Dengan Program Hingga Akhir November

Sumatera Utara menjalankan program pada 2-30 November 2026 dengan pembebasan pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya. Keringanan juga mencakup denda PKB, pokok serta denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua, pajak progresif, dan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.

Riau membuka relaksasi hingga 30 November 2026 dengan penghapusan pokok tunggakan PKB tahun kedua dan seterusnya. Program tersebut turut menghapus denda PKB, denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya, serta memberi diskon 40 persen untuk pajak kendaraan angkutan barang sesuai ketentuan.

Jawa Timur memberlakukan program sejak 1 Oktober hingga 30 November 2026. Fasilitasnya meliputi pembebasan sanksi administratif dan pajak progresif PKB, serta keringanan bagi buruh, wajib pajak kurang mampu, pemilik motor roda tiga, dan pengemudi ojek daring dengan syarat tertentu.

Kalimantan Selatan juga menjalankan relaksasi sampai 30 November 2026. Wajib pajak dapat memperoleh pembebasan denda PKB dan SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya, disertai diskon pajak tahun berjalan untuk kendaraan roda dua, roda tiga, dan roda empat.

Di DKI Jakarta, program berlaku sejak 2 November hingga 31 Desember 2026. Pemprov memberikan pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB secara otomatis tanpa pengajuan permohonan dari wajib pajak.

Program Dengan Tenggat Desember

Kalimantan Barat menggelar pemutihan pajak kendaraan hingga 19 Desember 2026. Keringanannya mencakup pembebasan denda PKB dan opsen PKB, pembebasan tarif progresif, pembebasan BBNKB kedua, serta sejumlah diskon pokok PKB.

Diskon di Kalimantan Barat berlaku 50 persen bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi masuk. Ada pula potongan 30 persen bagi kendaraan yang menunggak lebih dari satu tahun dan diskon pembayaran sebelum jatuh tempo sebesar 3-5 persen.

Nusa Tenggara Barat membuka program hingga 19 Desember 2026 khusus bagi kendaraan berpelat luar daerah yang melakukan mutasi masuk. Pemilik kendaraan yang memenuhi ketentuan berhak memperoleh diskon 50 persen pokok PKB.

Kalimantan Tengah menerapkan pemutihan sejak 1 Oktober hingga 31 Desember 2026. Program ini mencakup pembebasan tunggakan dan denda PKB, pembebasan pokok PKB serta bea balik nama untuk mutasi masuk, denda SWDKLLJ, dan BBNKB kedua.

Jawa Tengah memberikan pembebasan denda PKB, pajak progresif PKB, dan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya hingga 28 Desember 2026. Kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan yang terlambat didaftarkan sebagai kendaraan baru dan mutasi keluar ke provinsi lain.

Jawa Tengah juga memiliki program lain sampai 31 Desember 2026 berupa diskon 5 persen pokok PKB. Program tersebut mencakup pengurangan sanksi administrasi serta pengurangan tunggakan pokok PKB dan sanksinya untuk tunggakan sejak 5 Januari 2025.

Keringanan Dengan Batas Waktu Lebih Dekat

Maluku memberikan insentif hingga 19 November 2026 bagi pemilik kendaraan yang memenuhi ketentuan. Insentif itu meliputi diskon 40 persen pokok tunggakan untuk kendaraan yang menunggak setahun atau lebih, diskon 10 persen bagi pembayar tepat waktu, serta pembebasan pajak tahun pertama BBNKB untuk mutasi masuk berpelat DE.

Kalimantan Timur menjalankan relaksasi hingga 22 November 2026. Wajib pajak hanya perlu melunasi pokok PKB terutang karena denda administratif keterlambatan dan denda SWDKLLJ tahun 2025 serta tahun-tahun sebelumnya dibebaskan.

Setiap pemilik kendaraan perlu memastikan jenis keringanan yang tersedia sebelum datang ke layanan Samsat. Persyaratan, jenis kendaraan, masa tunggakan, dan status mutasi dapat menentukan fasilitas yang dapat digunakan.

Back to top button