Sukhdev Singh membawa rekaman percakapan dan bukti chat saat meminta Bareskrim Polri menelaah kembali penghentian penyelidikan kasus investasi yang dilaporkannya. Kasus dengan nilai kerugian lebih dari Rp2 miliar itu sebelumnya dihentikan melalui SP2Lidik.
Permohonan tersebut diajukan dalam gelar perkara khusus di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 18 Agustus 2026. Tim kuasa hukum pelapor menilai penyelidikan sebelumnya dihentikan ketika pemeriksaan belum dilakukan secara maksimal.
Materi investasi menjadi perhatian
Selain rekaman dan percakapan digital, tim hukum menyerahkan materi yang disebut sebagai bujuk rayu investasi. Mereka juga melampirkan data tiga perusahaan yang pernah ditawarkan kepada Sukhdev Singh.
Rayvindo Sinuraya selaku kuasa hukum Sukhdev menyatakan pihaknya telah mengecek tiga perusahaan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut keterangan yang disampaikan tim pelapor, ketiga perusahaan itu tidak ditemukan dalam pemeriksaan mereka.
“Ada tiga perusahaan tadi yang ditawarkan ke kita, dilampirkan, dan kita cek ke Kemenkumham, itu semua tidak ada,” ujar Rayvindo Sinuraya. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks bukti yang dibawa ke gelar perkara khusus.
Riwayat penanganan perkara
| Peristiwa | Waktu | Posisi Perkara |
|---|---|---|
| Pelaporan pidana | Agustus 2024 | Pelapor melaporkan DH |
| Putusan perdata kasasi | Maret 2026 | Memuat ganti rugi Rp5,5 miliar |
| Penghentian penyelidikan | Juni 2026 | Diterbitkan SP2Lidik |
Perkara pidana ini bermula dari laporan terhadap terlapor berinisial DH, yang disebut menawarkan keuntungan dari proyek investasi. Sukhdev Singh kemudian menempuh proses pidana atas dugaan penipuan dan sumpah palsu.
Pada Juni 2026, penyelidikan dihentikan setelah perkara dinyatakan bukan tindak pidana. Keputusan itu dituangkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau SP2Lidik.
Tim kuasa hukum tidak sependapat dengan penghentian tersebut. Mereka meminta Biro Wasidik Bareskrim Polri memeriksa kembali proses dan bahan pendukung melalui forum khusus.
Propam turut menerima laporan
Langkah hukum yang ditempuh tidak hanya berupa permohonan gelar perkara khusus. Tim kuasa hukum juga melaporkan jajaran penyidik awal ke Divisi Propam Polri dengan dugaan penanganan yang tidak profesional.
Rayvindo menyebut laporan etik itu diajukan karena penyelidikan dinilai belum tuntas saat SP2Lidik diterbitkan. Keberatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelapor mempertanyakan dasar penghentian perkara.
“Jadi sebelum selain daripada kita memohon gelar perkara khusus, kita juga sudah melaporkan penyidik,” kata Rayvindo. Ia menilai penyelidikan telah dihentikan sebelum dilakukan secara maksimal.
Respons dalam gelar perkara khusus
Rayvindo mengatakan Biro Wasidik Bareskrim Polri menerima dan memfasilitasi agenda gelar perkara khusus. Menurut laporan Detik Hot, pihak pelapor menilai pelaksanaan forum itu berlangsung baik.
“Hari ini kita berterima kasih kepada Biro Wasidik Bareskrim Polri karena hari ini kita disambut baik,” ujar Rayvindo. Ia juga menyatakan agenda gelar perkara khusus berjalan dengan baik.
Di sisi lain, gugatan perdata dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi sejak Maret 2026. Putusan itu memuat kewajiban ganti rugi Rp5,5 miliar, sedangkan proses pidana tetap diminta untuk dilanjutkan.
Tim hukum menyebut rangkaian proses hukum selama lebih dari dua tahun telah mengganggu fokus Sukhdev Singh. Hasil penelaahan Bareskrim atas bukti tambahan dan keberatan pelapor akan menjadi perkembangan penting dalam kasus ini.
