Sarwendah bersama dua putrinya tercatat sebagai korban dalam penanganan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA. Keterangan tersebut disampaikan tim kuasa hukumnya dalam sidang gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Status pendampingan UPTD PPA itu menjadi fakta baru yang muncul dalam perkara perdata antara Sarwendah dan mantan suaminya, Ruben Onsu. Dokumen dari lembaga perlindungan tersebut telah diserahkan kepada majelis hakim sebagai salah satu alat bukti persidangan.
Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, mengatakan pihaknya telah mengakses layanan UPTD PPA beberapa bulan sebelumnya. Ia menyebut proses itu dilakukan melalui pelaporan kepada lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak tersebut.
“Pada saat bulan Juli, memang baru bisa saya sampaikan dan itu sudah menjadi salah satu alat bukti kami juga di persidangan. Intinya kehadiran kami adalah kami menjadi pelapor di UPTD PPA,” kata Chris Sam Siwu saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).
Menurut Chris, layanan pendampingan itu kemudian ditindaklanjuti oleh dinas terkait. UPTD PPA selanjutnya menerbitkan surat keterangan pada bulan Agustus.
“Kami mengakses layanan UPTD PPA di bulan Juli, surat keterangan juga sudah keluar dari UPTD PPA di bulan Agustus. Isinya seperti apa, bagaimana, kami tidak bisa sampaikan karena itu menjadi salah satu bukti di persidangan,” jelasnya.
Status Klien dalam Penanganan UPTD PPA
Tim hukum menegaskan bahwa Sarwendah dan kedua anak perempuannya berstatus sebagai klien UPTD PPA. Dalam konteks layanan lembaga tersebut, istilah klien merujuk kepada pihak korban.
“Yang pasti klien kami dan kedua buah hatinya adalah klien dari UPTD PPA, yang mana yang dimaksud dengan klien adalah korban,” tegas Chris. Pernyataan ini disampaikan tanpa memerinci materi aduan yang tercantum dalam dokumen perlindungan tersebut.
Pihak Sarwendah juga belum membuka identitas pihak yang dilaporkan dalam penanganan UPTD PPA. Kuasa hukum menyatakan rincian perkara tidak dapat disampaikan demi kepentingan Sarwendah dan anak-anaknya.
“Intinya yang pasti klien kami sebagai korban yang masuk ke dalam tupoksinya UPTD PPA. Terhadap hal-hal apa tidak bisa saya sampaikan, yang pasti demi kepentingan klien kami dan anak-anak,” pungkasnya.
Perkara Hak Asuh Masih Berlanjut
Gugatan hak asuh anak diajukan Ruben Onsu terhadap Sarwendah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada akhir Juni 2026. Perkara itu menempatkan hak pengasuhan kedua putri mereka sebagai pokok sengketa di pengadilan.
Dalam kesepakatan pascacerai yang dituangkan melalui Akta Notaris Nomor 39, hak pengasuhan kedua putri mereka sebelumnya berada pada Sarwendah. Ruben kemudian menempuh upaya perdata karena merasa akses dan ruang kebersamaannya sebagai ayah kandung untuk menemui anak-anak mengalami hambatan.
Dokumen UPTD PPA yang diajukan pihak Sarwendah kini menjadi bagian dari pembuktian dalam perkara tersebut. Namun, isi surat dan latar belakang laporan tetap tidak dipublikasikan oleh tim kuasa hukum.
Sidang gugatan hak asuh itu dijadwalkan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi pada Rabu, 11 November. Tahap tersebut akan menjadi kelanjutan proses pembuktian para pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
