Kasus dugaan penipuan investasi tambang emas senilai Rp 58,5 miliar yang melibatkan Kombes Fahrurozi memasuki tahap baru. Kuasa hukum pelapor berinisial SYF menyatakan telah menerima dokumen perkembangan pemeriksaan dari Divisi Propam Polri dan Bareskrim Polri.
Dokumen tersebut mencakup Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan atau SP2HP2 serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP. Bagas Pangestu Pribadi, kuasa hukum SYF, menyampaikan informasi itu saat mendatangi Mabes Polri pada Rabu, 11 November 2026.
Bagas mengatakan pihaknya meminta kepastian mengenai tindak lanjut laporan yang telah diajukan. Ia juga mendorong agar proses sidang kode etik terhadap terlapor segera memperoleh jadwal yang jelas setelah SP2HP2 diterima pada 3 November.
Menurut Bagas, penerimaan SP2HP2 dipandang sebagai perkembangan dalam penanganan laporan etik di Propam Polri. Pihak pelapor berharap tahapan berikutnya dapat berjalan bersamaan dengan proses pidana yang ditangani penyidik.
Pemeriksaan Saksi Pelapor
Pemeriksaan saksi dari pihak pelapor disebut telah rampung. Sejumlah pihak yang telah dimintai keterangan meliputi Badan Pertanahan Nasional atau BPN, pemilik lahan, serta pelapor berinisial SYF.
Bagas menilai pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut menunjukkan penyidik mengumpulkan keterangan dari beberapa sisi. Keterangan itu berkaitan dengan laporan mengenai investasi operasional sejumlah pit tambang emas.
Kronologi Dugaan Investasi
Perkara ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 20 Agustus 2026. Laporan tersebut menggunakan sangkaan Pasal 492 dan/atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dugaan penipuan disebut bermula pada 5 Mei 2025 ketika korban, yang merupakan warga negara asing, diperkenalkan kepada Kombes Pol. Fahrurozi oleh seorang rekan bisnis. Pertemuan itu berlangsung di area Gedung Intelkam Mabes Polri, Jakarta.
Dalam penawaran investasi tersebut, korban disebut dijanjikan skema bagi hasil dengan keuntungan bersih 60 persen. Korban juga disebut mendapat gambaran bahwa modal dapat kembali dalam satu kali panen karena potensi emas mencapai 0,8 hingga 1 persen per meter kubik material.
Korban kemudian mentransfer dana secara bertahap dari Mei hingga Oktober 2025 untuk mendanai operasional sejumlah pit tambang. Total dana yang disetorkan disebut mencapai Rp 58,5 miliar.
Kuasa hukum pelapor mempertanyakan aliran dana itu karena sebagian besar dana diduga masuk ke rekening pribadi terlapor. Pihaknya juga mempertanyakan tidak adanya deteksi atau tanggapan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait transfer tersebut.
Legalitas Tambang Dipertanyakan
Menurut Bagas, janji penerbitan legalitas pertambangan dalam waktu dua hingga tiga bulan tidak kunjung terealisasi. Situasi itu membuat korban menduga tambang yang ditawarkan merupakan Pertambangan Tanpa Izin atau PETI.
Selama masa investasi, korban disebut hanya menerima satu kali pembayaran pada 3 Februari 2026 sebesar Rp 4,07 miliar. Pembayaran itu disebut tidak disertai laporan produksi yang jelas.
Perkara ini juga telah dilaporkan ke Divisi Propam Polri. Sejak 22 Oktober 2026, kasus tersebut disebut naik ke tahap penyidikan, disertai penempatan khusus terhadap terlapor, pemeriksaan di Bareskrim, dan pendahuluan kode etik.
