Warga negara Malaysia berinisial SYF melalui kuasa hukumnya, Bagas Pangestu Pribadi, menanyakan jadwal sidang kode etik terhadap Kombes Fahrurozi. Pertanyaan itu disampaikan saat Bagas mendatangi Markas Besar Polri di Jakarta Selatan pada Selasa, 20 Oktober 2026.
SYF merupakan pelapor dalam perkara dugaan penipuan investasi tambang emas senilai Rp 58,5 miliar yang diduga melibatkan Fahrurozi. Pihak pelapor meminta kepastian tahapan etik karena masa penempatan khusus atau patsus Fahrurozi disebut akan berakhir pada 23 Oktober.
Bagas mengatakan kedatangannya bukan bertujuan mendesak percepatan maupun memengaruhi putusan sidang. Ia menyatakan pihaknya hanya ingin mengetahui perkembangan proses yang sedang berjalan di internal Polri.
“Hari ini kami datang untuk menanyakan kapan sidang etik terhadap terlapor digelar mengingat masa penempatan khusus akan berakhir pada 23 Oktober,” ujar Bagas. Menurut dia, Fahrurozi telah menjalani patsus sejak September.
Harapan Sidang Sesuai Ketentuan
Bagas merujuk Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 dalam menanyakan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Aturan itu dipahaminya mengatur sidang KKEP paling lambat digelar 14 hari kerja sejak keputusan pembentukan KKEP diterbitkan.
“Yang kami pahami, berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, sidang KKEP semestinya dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pembentukan KKEP,” katanya. Ia berharap seluruh tahapan dijalankan sesuai ketentuan dan menyatakan akan terus memantau perkembangannya.
Kuasa hukum SYF itu menolak berspekulasi mengenai proses internal kepolisian. “Kami tidak ingin berspekulasi soal proses internal yang bukan kewenangan kami,” ujarnya.
Menurut Bagas, sejumlah tahap telah ditempuh sejak laporan diajukan. Tahapan tersebut mencakup patsus oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, pemeriksaan terlapor sebagai saksi di Bareskrim Polri, pengecekan lokasi tambang di Sulawesi Utara, serta pemeriksaan pendahuluan etik.
Bagas meminta perkembangan status Fahrurozi dan perkara pidananya dikonfirmasi kepada Mabes Polri. Ia menyebut pihaknya belum menerima informasi mengenai peningkatan status Fahrurozi menjadi tersangka.
Laporan Investasi Tambang Emas
Perkara ini berawal dari laporan warga Malaysia berinisial S bin AS terhadap Kombes Fahrurozi terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi emas di Sulawesi Utara. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/379/VII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 20 Agustus 2026.
Kuasa hukum Fahrurozi, Fransisca Indrasari, menyampaikan versi berbeda mengenai perkara itu. Ia mengatakan kliennya awalnya dihubungi saksi berinisial BA, yang disebut sebagai mitra bisnis Fahrurozi.
Menurut Fransisca, BA menyampaikan bahwa S dan WNI asal Semarang berinisial BY tertarik berinvestasi dalam bisnis emas di Indonesia. Fahrurozi sebelumnya disebut pernah memberi tahu BA pada Maret 2025 mengenai koperasi rakyat yang memerlukan investor untuk kegiatan pertambangan rakyat.
Fransisca menyatakan S, BY, dan BA kemudian datang ke ruang kerja Fahrurozi pada pertengahan Mei 2025. Dalam pertemuan itu, Fahrurozi disebut meminta mereka menghubungi pihak pemberi informasi secara langsung, memeriksa lokasi, dan menjalin kerja sama sendiri bila berminat.
Setelah itu, S, BY, serta beberapa orang lain mendatangi lokasi tambang untuk survei dan membuat kesepakatan dengan pihak terkait. Fransisca menyebut Fahrurozi tidak mengetahui kesepakatan tersebut.
Pada Oktober 2025 dan Januari 2026, Fahrurozi disebut diajak ke lokasi lain yang berbeda dari lokasi survei awal. Menurut Fransisca, lokasi itu masih dalam proses perizinan dan investornya merupakan kenalan Fahrurozi.
Fransisca mengatakan Fahrurozi meminta pengelola menghentikan kegiatan tambang S karena dinilai tidak sesuai ketentuan serta berpotensi mengganggu proses perizinan. Ia juga menyebut Fahrurozi melaporkan informasi terkait dugaan investasi skema Ponzi Eurobit Indonesia kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
