Mahkamah Agung mengabulkan gugatan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah.
Surat keterangan itu merupakan dokumen penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024. Perkara ini berbeda dengan sengketa hasil Pilpres 2024 yang sebelumnya diperiksa Mahkamah Konstitusi.
Gugatan terkait keabsahan dokumen pendidikan itu diajukan oleh warga bernama Subhan. Prosesnya sempat berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Perkara Di PN Jakarta Pusat
Subhan mula-mula mengajukan gugatan perdata terhadap Gibran Rakabuming Raka dan KPU RI di PN Jakarta Pusat pada 2025. Namun, PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut pada Desember 2025.
Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, mengatakan majelis hakim mengabulkan eksepsi dari para tergugat. “Setelah saya cek itu di dalam amarnya itu mengabulkan eksepsi dari para tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan membebankan perkara kepada penggugat,” kata Sunoto.
Menurut Sunoto, proses perkara di PN Jakarta Pusat telah berakhir setelah putusan tersebut. Ia juga menyebut para pihak masih dapat menempuh upaya hukum lain.
Gugatan Berlanjut Ke PTUN
Setelah gugatan di PN Jakarta Pusat tidak dilanjutkan, Subhan membawa perkara itu ke PTUN Jakarta. Dalam gugatan tata usaha negara, Kemendikdasmen digugat terkait penerbitan surat keterangan penyetaraan tersebut.
Subhan meminta pengadilan mengabulkan gugatan seluruhnya dan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah serta batal demi hukum. Ia juga meminta surat itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan, sementara tergugat diminta membayar biaya perkara.
PTUN Jakarta kemudian menyatakan gugatan tersebut tidak diterima. Subhan mengajukan banding ke PT TUN Jakarta, tetapi putusan PTUN Jakarta dikuatkan.
Perkara lalu berlanjut ke tingkat kasasi dan berujung pada dikabulkannya gugatan oleh Mahkamah Agung. Putusan itu menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian sengketa mengenai surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran.
Keterangan Dalam Putusan MK
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut. Keterangan itu muncul dalam perkara yang objek sengketanya berbeda dari gugatan tata usaha negara mengenai keabsahan surat keterangan.
Persoalan surat penyetaraan pendidikan itu juga masih tercatat bergulir di PTUN Jakarta dalam gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana. Salah satu petitumnya meminta pembatalan surat penyetaraan tersebut.
Dalam perkembangan persidangan, pihak penggugat menyatakan mencabut gugatannya. Pencabutan dilakukan karena penggugat menilai Kemendikdasmen sebagai tergugat tidak menunjukkan dokumen yang diminta.
