Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia, Bivitri Susanti, menjelaskan konsekuensi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Surat Keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan itu dinilai menghilangkan dasar administrasi yang sebelumnya dapat digunakan dalam konteks pencalonan wakil presiden.
Bivitri menyampaikan, pembatalan surat keterangan tersebut dapat berdampak pada status administrasi pencalonan Gibran. Namun, tahapan pemilu telah selesai sehingga konsekuensi hukum berikutnya tidak lagi berada pada proses pencalonan.
Menurut Bivitri, surat keterangan yang batal demi hukum membuat tidak ada lagi alasan administratif untuk menerima pencalonan Gibran. Ia menilai kondisi tersebut semestinya berujung pada pernyataan diskualifikasi dalam proses pemilihan calon wakil presiden.
“Tentu saja apabila ternyata surat keterangannya batal demi hukum, maka tidak ada lagi alasan administratif untuk menerima pencalonan Gibran,” kata Bivitri dalam pesan suara kepada Kompas.com, Senin (2/11/2026). Pernyataan itu disampaikan setelah MA mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut.
Karena rezim pemilu sudah berakhir, Bivitri menyebut terdapat dua jalur yang dapat menjadi konsekuensi hukum bagi Gibran. Dua pilihan itu adalah pengunduran diri atau proses pemakzulan.
Ia juga menyoroti peran DPR dalam menindaklanjuti putusan tersebut. Menurutnya, penting untuk melihat apakah DPR akan merespons putusan MA atau tidak.
“Saya kira di titik ini juga penting sekali untuk melihat apakah DPR responsif terhadap putusan itu atau tidak,” ucapnya. Bivitri menilai respons DPR untuk melanjutkan putusan tersebut telah diatur dalam konstitusi dan tidak dilarang selama memiliki dasar hukum yang kuat.
Ia menambahkan, DPR disebut masih menunggu konfirmasi dari Mahkamah Agung mengenai status surat keterangan itu. Konfirmasi tersebut berkaitan dengan kepastian bahwa surat keterangan dimaksud batal demi hukum.
“Tapi yang saya dengar juga, DPR itu memang menunggu sampai dengan ada konfirmasi dari Mahkamah Agung, bahwa surat keterangan itu batal demi hukum,” ucapnya. Pernyataan tersebut menggarisbawahi perlunya tindak lanjut kelembagaan setelah putusan pengadilan.
Amar Putusan Mahkamah Agung
Putusan MA mengenai Surat Keterangan penyetaraan ijazah Gibran dikeluarkan pada 30 Oktober 2026. Amar putusannya berbunyi, “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.”
Putusan itu juga membatalkan putusan judex facti, yakni putusan pada tingkat pertama dan kedua. Perkara tersebut sebelumnya diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Pada tingkat pertama, PTUN Jakarta melalui putusan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh PTTUN melalui putusan nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT.
Setelah mengabulkan kasasi, MA mengadili sendiri perkara tersebut dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Salah satu amar putusannya menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Surat keterangan itu diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. MA juga memerintahkan agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Putusan tersebut menjadi dasar pembahasan mengenai tindak lanjut administratif dan konstitusional terhadap Gibran Rakabuming. Bivitri menempatkan pengunduran diri atau proses pemakzulan sebagai pilihan konsekuensi hukum setelah tahapan pemilu berakhir.
