Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026 dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai kebencanaan. Perkara ini menempatkan tata kelola dana darurat sebagai perhatian penting di tengah kebutuhan respons bencana yang cepat.
Kompas.com memberitakan 14 orang diamankan dalam operasi tersebut. KPK kemudian menetapkan lima tersangka yang berasal dari unsur pejabat BNPB, dua tenaga ahli Kepala BNPB, serta dua pihak swasta.
Salah satu tenaga ahli yang menjadi tersangka, Bima Setyawan, dikonfirmasi KPK sebagai adik eks Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Hubungan keluarga itu bukan bukti tindak pidana, dan Suharyanto tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
Namun, kasus tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan tenaga ahli di sekitar pimpinan lembaga. Persoalan lain mencakup batas kewenangan, pencegahan konflik kepentingan, serta akses mereka terhadap proses pengadaan.
Tekanan Penanganan Bencana
BNPB menghadapi tekanan penanganan bencana yang besar sepanjang 2026. Pada Januari, pemulihan banjir dan longsor besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih berlangsung.
Per 20 Januari, BNPB mencatat 1.200 orang meninggal dunia dan lebih dari 113.000 warga masih mengungsi. Distribusi bantuan dilakukan melalui pesawat, Hercules, jalur darat, dan kapal laut, bersamaan dengan pembangunan hunian sementara serta hunian tetap.
Pada September, banjir bandang di Solok, Sumatera Barat, kembali menimbulkan korban jiwa dan membuat ratusan warga mengungsi. Awal Oktober, gempa M6,1 di Sumba Barat Daya, NTT, merusak rumah serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi ancaman dominan di sejumlah wilayah pada periode yang hampir bersamaan. Dalam operasi karhutla pada Oktober, puluhan ribu personel gabungan dan puluhan unit udara dikerahkan.
Kerja penanganan bencana tersebut melibatkan BNPB, BPBD, TNI, Polri, relawan, kementerian, dan pemerintah daerah. Dalam penanganan bencana Sumatera pada awal tahun, ratusan sorti udara dilakukan untuk distribusi logistik dan operasi modifikasi cuaca.
Kasus korupsi ini tidak menghapus kerja petugas yang menangani warga terdampak di lapangan. Sebaliknya, mereka membutuhkan institusi dengan tata kelola yang sekuat kapasitas operasionalnya.
Batas Pengaruh di Luar Struktur
Sekretaris Utama BNPB Rustian turut diamankan dalam OTT tersebut, tetapi KPK menyatakan tidak menemukan perbuatan melawan hukum hingga tahap ekspose. Rustian tidak ditetapkan sebagai tersangka.
Rustian sebelumnya mengikuti seleksi terbuka JPT Madya yang diselenggarakan BNPB pada 2023. Ia kemudian dilantik menjadi Sekretaris Utama pada Juli di tahun yang sama.
Fakta tersebut menunjukkan persoalan tidak cukup dilihat sebagai kegagalan sistem merit dalam pengisian jabatan formal. Tata kelola publik juga perlu mengawasi pihak di luar struktur birokrasi yang dapat memiliki akses atau pengaruh terhadap keputusan.
Evaluasi diperlukan terhadap rekrutmen tenaga ahli, standar kompetensi, deklarasi konflik kepentingan, dan garis akuntabilitas mereka. Akses tenaga ahli terhadap proses pengadaan juga perlu memiliki batas yang jelas dan dapat diawasi.
Kecepatan dan Akuntabilitas
Dana Siap Pakai dirancang agar pemerintah dapat bergerak cepat ketika keadaan darurat terjadi. Namun, diskresi yang besar dalam pengadaan membutuhkan kontrol yang lebih kuat, termasuk jejak keputusan dan pemeriksaan konflik kepentingan.
Risiko tersebut juga terlihat dalam perkara pengadaan alat pelindung diri menggunakan DSP BNPB pada 2020. KPK pernah menangani perkara itu, dengan kerugian negara menurut audit BPKP mencapai Rp 319 miliar.
BNPB pernah menunjukkan kapasitas koordinasi besar pada masa awal Covid-19 ketika Kepala BNPB Doni Monardo memimpin Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Graha BNPB saat itu menjadi simpul koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI/Polri, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat.
Perkara terbaru membuka kebutuhan audit tata kelola internal BNPB, terutama pada pengelolaan DSP, pengadaan darurat, konflik kepentingan, dan hubungan antara struktur formal dengan pihak yang memiliki akses kepada pimpinan. Pengawasan tersebut relevan ketika kebutuhan penanganan bencana menuntut lembaga bergerak cepat tanpa mengurangi pertanggungjawaban.
