Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyatakan MPR belum menerima surat terkait langkah hak menyatakan pendapat (HMP) DPR mengenai polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan proses tersebut masih berada di ranah DPR.
Bambang menyebut MPR berada pada tahap akhir dalam mekanisme yang sedang berjalan. Karena itu, MPR baru dapat menindaklanjuti persoalan setelah seluruh tahapan di DPR selesai.
“Ya belum ada lah. MPR tuh kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung,” kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pernyataan itu disampaikan saat ia dimintai tanggapan mengenai perkembangan HMP DPR.
Ia kembali menekankan bahwa belum ada materi yang masuk ke MPR untuk dibahas. “Bola-nya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir,” ujarnya.
Proses Masih di DPR
Menurut Bambang, posisi MPR dalam isu tersebut tidak dapat dipisahkan dari urutan proses konstitusional. Ia belum memberikan penilaian lebih lanjut sebagai pimpinan MPR karena pembahasan HMP belum mencapai lembaga tersebut.
Penegasan itu juga menunjukkan bahwa MPR belum mengambil sikap substantif terkait polemik yang melibatkan Gibran. Bambang membatasi komentarnya pada kedudukan MPR sebagai lembaga yang menunggu tahapan sebelumnya rampung.
Sikap Fraksi PDIP
Di sisi lain, Bambang membenarkan Fraksi PDI Perjuangan telah sepakat menempuh HMP. Ia menyatakan keputusan itu merupakan sikap resmi organisasi dan bukan pendapat pribadi anggota dewan.
“Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear,” tegasnya. Bambang menilai mekanisme tersebut merupakan jalur konstitusi yang dipilih fraksi.
Ia menjelaskan rapat pleno fraksi berperan untuk menyatukan sikap seluruh anggota. Dengan mekanisme itu, dukungan terhadap HMP tidak semestinya dipahami sebagai persoalan suka atau tidak suka terhadap pihak tertentu.
“Bukan soal like and dislike, ini maka ada pleno fraksi yang mensolidkan,” katanya. Bambang juga tidak menanggapi secara khusus respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas keputusan fraksi tersebut.
Menurutnya, pembahasan sikap fraksi harus ditempatkan dalam kerangka organisasi. “Jangan tanya respons Bu Ketum, kita di sini fraksi. Fraksi ini tentu namanya juga organisasi sifatnya organisatoris, tidak ada orang per orang,” ujarnya.
Rencana Jalur PTUN
Bambang turut dimintai tanggapan mengenai rencana Gibran menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazahnya. Namun, ia memilih tidak memberikan komentar atas rencana tersebut.
Ia menilai tanggapan pribadi dari pimpinan MPR berpotensi menjadi penilaian subjektif dan spekulatif. “Aduh, itu namanya nanti aku membuat pendapat subjektif yang sifatnya pasti spekulatif. Sesuai dengan persepsi saya,” katanya.
Bambang menegaskan setiap pernyataan pimpinan MPR harus berpijak pada ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Karena itu, ia tidak menyampaikan penilaian pribadi mengenai rencana hukum Gibran maupun perkembangan polemik tersebut.
