Gadi Eisenkot ditunjuk Presiden Israel Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan berikutnya setelah Benjamin Netanyahu gagal mengamankan mayoritas di parlemen. Penunjukan ini membuka jalan bagi mantan kepala staf militer Israel itu untuk menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri.
Namun, tugas Eisenkot tidak mudah karena tidak ada blok yang menguasai mayoritas dari 120 kursi parlemen. Keberhasilan pembentukan kabinet akan bergantung pada negosiasi dengan partai-partai yang memegang kursi penentu.
Menurut South China Morning Post, blok oposisi yang dipimpin Eisenkot meraih 48 kursi dalam pemilihan Oktober. Kubu Netanyahu memperoleh 53 kursi, tetapi jumlah tersebut juga belum cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri.
Partai-partai Arab Israel berpotensi memainkan peran penting dalam proses koalisi. Kelompok ini mencatat perolehan suara signifikan, meski belum ada kepastian apakah Eisenkot akan mengandalkan dukungan mereka.
Janji Rekonsiliasi dan Sikap terhadap Permukiman
Eisenkot menawarkan agenda rekonsiliasi nasional setelah bertahun-tahun perpecahan politik di bawah pemerintahan Netanyahu. Ia dikenal sebagai tokoh pendiam dengan pendekatan politik yang berbeda, meski tetap membawa posisi keamanan yang tegas.
Ia menyatakan akan menindak pemukim ekstremis di Tepi Barat yang kerap menyerang warga Palestina. Eisenkot menyebut kekerasan tersebut sebagai “teror Yahudi” yang dibiarkan pemerintah.
Posisi itu menjadi salah satu pembeda penting antara Eisenkot dan arah kebijakan pemerintahan Netanyahu. Dalam kampanye, ia juga menolak aneksasi penuh Tepi Barat serta pendirian pos permukiman ilegal.
Eisenkot berjanji menjaga independensi peradilan, supremasi hukum, hak minoritas, dan kebebasan pers. Ia turut menjanjikan perlindungan bagi komunitas LGBTQ sebagai bagian dari upaya merangkul pemilih lintas spektrum politik.
Agenda Gaza dan Rekam Jejak Militer
Dalam isu Palestina, Eisenkot menentang pembentukan negara Palestina dan berjanji mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza dalam waktu 18 bulan. Ia menyebut target itu dapat ditempuh melalui rencana gencatan senjata Presiden AS Donald Trump atau operasi militer untuk menghancurkan sayap bersenjata Hamas.
Rekam jejak militernya ikut menjadi perhatian karena Eisenkot pernah memimpin militer Israel dalam perang melawan Hizbullah pada 2006. Ia merumuskan Doktrin Dahiya, strategi penggunaan kekuatan militer besar-besaran terhadap infrastruktur sipil di wilayah yang dikuasai kelompok militan.
Strategi itu kemudian dikaitkan dengan kehancuran besar di Gaza dan memicu kritik internasional. Israel membantah tuduhan bahwa kebijakan tersebut melanggar hukum perang.
Eisenkot menjabat kepala staf militer Israel pada 2015-2019 dan berasal dari keluarga Yahudi Maroko dengan latar lingkungan kelas pekerja. Jika dilantik, ia akan menjadi perdana menteri pertama Israel dari kalangan Yahudi Sephardic yang berakar di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Ia juga berkomitmen mengubah aturan pengecualian wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks dan warga Arab Israel melalui layanan nasional universal. Bentuk layanan itu dapat berupa dinas militer maupun pengabdian sipil.
Di bidang diplomasi, Eisenkot ingin memperkuat kembali hubungan Israel dengan Amerika Serikat yang merenggang akibat konflik di Gaza, Lebanon, dan ketegangan dengan Iran. Langkah berikutnya kini ditentukan oleh kemampuannya merangkai koalisi yang cukup kuat di parlemen.
