Pemerintah merencanakan pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026 pada November. Pendaftaran disebut akan dilakukan pada bulan tersebut, tetapi rincian jadwal dan mekanisme seleksi masih menunggu pengumuman resmi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah telah menyepakati pelaksanaan rekrutmen CPNS pada tahun ini. Informasi lanjutan mengenai proses tersebut akan disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga rencana bulan November ini sudah dilakukan pendaftaran,” kata Prasetyo. Rekrutmen ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara, termasuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun.
Pemerintah juga membutuhkan tambahan aparatur untuk mendukung pelaksanaan sejumlah program prioritas. Prasetyo mengimbau calon pelamar untuk mengikuti pengumuman resmi serta mempersiapkan diri menghadapi seluruh tahapan tes.
Ia mengatakan, “Bagi adik-adik kita, perlu kami sampaikan bahwa dipersilakan untuk mengikuti pengumuman dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian tes yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengangkatan CPNS.” Peserta perlu menunggu ketentuan yang akan ditetapkan pemerintah dan instansi terkait.
Kebutuhan Formasi Mahkamah Agung
Mahkamah Agung menjadi salah satu instansi yang bersiap untuk rekrutmen CPNS 2026. Instansi tersebut merencanakan pembukaan sekitar 2.830 formasi CPNS serta 1.600 formasi calon hakim atau cakim.
Total kebutuhan sumber daya manusia yang disiapkan Mahkamah Agung mencapai 4.430 orang. Hakim Agung Kamar Perdata sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung, Sobandi, mengatakan pengumuman resmi direncanakan terbit pada akhir November.
“Insyaallah, akhir November ini akan diumumkan, untuk cakim berjumlah 1.600 formasi dan 2.830 formasi untuk CPNS,” kata Sobandi. Mahkamah Agung termasuk salah satu dari 14 kementerian dan lembaga yang mendapat prioritas Presiden untuk penambahan sumber daya manusia pada tahun ini.
Kebutuhan hakim dan aparatur peradilan terus bertambah karena pegawai memasuki masa pensiun maupun meninggal dunia. Menurut Sobandi, setiap tahun Mahkamah Agung kehilangan sekitar 500 hakim dan aparatur peradilan, sedangkan rekrutmen hakim terakhir berlangsung pada 2021.
Ia menyebut kekosongan tersebut dapat menghambat layanan peradilan. Penambahan personel diharapkan membantu mengisi kebutuhan pegawai serta mendukung kelancaran tugas pengadilan dan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.
Jadwal dan Persyaratan Masih Menunggu Pengumuman
Rencana pembukaan pada November belum disertai tanggal pendaftaran, persyaratan pelamar, daftar formasi lengkap, maupun tahapan tes. Calon pelamar disarankan memantau kanal resmi Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara, dan instansi yang mengikuti seleksi.
Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap informasi rekrutmen yang tidak memiliki sumber jelas. Persiapan dapat dilakukan dengan mempelajari ketentuan seleksi dan menyesuaikan pilihan formasi dengan latar belakang pendidikan setelah persyaratan resmi diumumkan.
