Aturan yang mengharuskan pemilik SIM kedaluwarsa membuat dokumen baru digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut menilai kewajiban itu dapat menambah beban biaya serta membuka risiko penggunaan calo.
Jangkung Sido Sentosa mengajukan permohonan dengan Nomor 310/PUU-XXIV/2026. Ia meminta SIM yang habis masa berlaku tetap dapat diperpanjang selama keterlambatan belum melewati satu tahun.
Dalam permohonannya, Jangkung menilai ketiadaan masa tenggang membuat pemegang SIM menghadapi konsekuensi yang langsung dan berat. Setelah masa berlaku berakhir, pengemudi harus menjalani kembali proses pembuatan SIM baru.
Menurutnya, situasi tersebut berpotensi membuat sebagian pemegang SIM panik. Kondisi itu dinilai dapat mendorong penggunaan jalur instan atau jasa calo.
Potensi Pengeluaran Lebih Besar
Jangkung menyebut biaya pembuatan SIM baru lebih mahal dibandingkan biaya perpanjangan. Kewajiban mengulang proses penerbitan juga dipandang dapat menciptakan pengeluaran administratif yang lebih besar.
Ia menyatakan pemegang SIM yang terlambat berpotensi menggunakan jalur calo dengan biaya Rp 600.000 hingga Rp 900.000. Kepastian masa tenggang, menurutnya, dapat mengurangi tekanan untuk memilih jalur tersebut.
“Dengan adanya kepastian masa tenggang, pemohon tidak perlu panik atau terdorong menggunakan jalur instan/calo (petty corruption) berbiaya Rp 600.000 hingga Rp 900.000,” tulis Jangkung. Ia mengusulkan negara dapat menerapkan denda administratif atau denda keterlambatan yang wajar sebagai pilihan lain.
Usulan denda tersebut dipandang lebih ringan dibandingkan kewajiban menanggung seluruh biaya tes ulang. Permohonan itu tidak secara khusus meminta penghapusan kewajiban administratif bagi pemegang SIM.
Pengujian Pasal Undang-Undang
Permohonan Jangkung menguji Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam sidang perbaikan permohonan pada Senin (14/9/2026), ia menyampaikan argumentasinya secara daring.
Ia meminta frasa “dapat diperpanjang” diberi arti yang lebih luas. Frasa itu dimohonkan mencakup pemegang SIM yang telah melewati tanggal berlaku, tetapi belum melampaui masa tenggang satu tahun.
“Menyatakan frasa ‘dapat diperpanjang’ dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘dapat diperpanjang, termasuk bagi pemegang Surat Izin Mengemudi yang masa berlakunya telah berakhir, sepanjang belum melampaui masa tenggang 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Surat Izin Mengemudi’,” ujar Jangkung.
Menurut Jangkung, masa tenggang berfungsi sebagai jembatan korektif atas kesalahan administratif. Ia menilai keterlambatan satu hari tidak seharusnya langsung mengubah status seseorang menjadi pengemudi tanpa SIM yang sah.
Kondisi Ekonomi Pemohon
Jangkung menyebut dirinya termasuk Desil 5 dalam sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kelompok Desil 1 hingga Desil 5 diuraikan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau kelompok rentan yang membutuhkan intervensi serta perlindungan negara.
Status tersebut turut dikaitkan dengan instrumen PBI-JK dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ia menilai kondisi itu menunjukkan adanya kerentanan finansial dalam menghadapi biaya administratif yang tidak terduga.
“Bahwa pengakuan status Desil 5 melalui instrumen PBI-JK membuktikan bahwa kemampuan ekonomi Pemohon berada pada ambang batas kerentanan finansial,” tulis Jangkung dalam permohonannya. Ia berpandangan pengeluaran yang mendadak dan tidak proporsional dapat berdampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Masa tenggang satu tahun dinilai memberi waktu bagi pekerja harian, buruh, dan kelompok berpenghasilan rendah untuk menyiapkan biaya perpanjangan. Melalui permohonan itu, Jangkung meminta kesempatan perpanjangan bagi pemegang SIM yang masa berlakunya telah habis, sepanjang masih berada dalam batas satu tahun.
