Desil dalam DTSEN merupakan pemeringkatan relatif kesejahteraan keluarga, bukan ukuran tunggal kondisi finansial rumah tangga. Sistem ini memakai berbagai variabel sosial ekonomi melalui metode Proxy Means Test untuk menunjukkan posisi sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan angka desil perlu dipahami dalam konteks program yang bersangkutan. “Angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” ujarnya.
Pemahaman tersebut menjadi penting karena data desil direncanakan sebagai acuan untuk menghitung kebutuhan BBM bersubsidi pada setiap segmen masyarakat. Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan sekitar 42,9 juta warga kelas menengah berisiko kehilangan akses jika desil 9 dan 10 dijadikan batasan.
Perdebatan Penggunaan Desil
Yusuf menyebut kelompok kaya yang menjadi sasaran utama dalam skenario pembatasan itu berjumlah sekitar 1,19 juta orang. Perbedaan jumlah dengan warga kelas menengah yang berisiko terdampak menjadi pertimbangan dalam menilai akurasi penggunaan desil.
Desil berfungsi sebagai alat bantu pemetaan sasaran program dan bukan daftar otomatis penerima bantuan sosial. Amalia menegaskan penggunaannya harus disesuaikan dengan tujuan program yang dijalankan.
Pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Susilo Nur Aji Cokro Darsono menilai pemeringkatan tersebut perlu bersifat dinamis. Menurutnya, kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah cepat akibat pemutusan hubungan kerja maupun biaya kesehatan.
“Desil sebaiknya tidak dianggap sebagai label mutlak kondisi ekonomi seseorang. Desil dapat menjadi alat untuk melihat posisi sebuah keluarga dalam kelompok masyarakat, tetapi tetap harus dilihat bersama kondisi lainnya. Desil adalah alat bantu penyaringan, bukan vonis,” kata Susilo.
Rencana Evaluasi Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menunggu penyelesaian Sensus Ekonomi 2026 sebelum mengevaluasi klasifikasi desil. Sensus tersebut dijadwalkan selesai pada 31 Agustus 2026.
Airlangga menegaskan pembagian kesejahteraan tetap menggunakan rentang desil 1 hingga 10. “Bukan (ditambah desilnya). Desil itu kan selalu sampai 10, sama seperti 0-100%. Gak mungkin 0-120%, desil 12 itu 120% nanti,” kata Airlangga.
Ia juga menjelaskan rencana penggunaan data desil untuk memperkirakan kebutuhan BBM bersubsidi. “Kalau misalnya desil itu dijadikan angka untuk menghitung berapa sebetulnya kebutuhan terhadap masing-masing segmen dari masyarakat tersebut,” ujar Airlangga.
Cakupan dan Pembaruan Data
DTSEN dikelola BPS berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Hingga 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencatat 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga di seluruh Indonesia.
BPS memperbarui data melalui penggabungan informasi administratif dan pengecekan lapangan. Pembaruan dari pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat juga digunakan dalam proses tersebut.
Amalia meminta masyarakat memeriksa kesesuaian informasi mengenai diri dan keluarganya dengan keadaan sebenarnya. Langkah itu membantu menjaga agar pemeringkatan dalam DTSEN dapat terus diperbarui.
Penggunaan Satu Basis Data
Pemerintah berupaya menyatukan basis data untuk mendukung kebijakan ekonomi yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Sebelum DTSEN digunakan, kebijakan ekonomi mengandalkan berbagai sumber data yang terpisah.
Airlangga menyampaikan, “Sekarang kebijakan untuk ekonomi itu menggunakan satu data dari DTSEN.” Evaluasi setelah sensus akan menjadi bagian dari upaya pemerintah menyesuaikan pemanfaatan data dengan perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga.
