Airlangga Hartarto Dorong Akses Pasar Global dan AI sebagai Mesin Pertumbuhan Indonesia

Pemerintah Indonesia menempatkan perluasan akses pasar internasional dan digitalisasi domestik sebagai dua penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi ini dijalankan di tengah dinamika serta ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengawal agenda perdagangan, investasi, dan teknologi. Pemerintah menilai perpaduan diplomasi ekonomi dan transformasi digital dapat memperkuat daya saing serta membuka lapangan kerja berkualitas.

Perjanjian Perdagangan dan Akses Pasar

Indonesia telah menuntaskan substansi perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA. Kesepakatan yang diinisiasi sejak kepemimpinan Indonesia di ASEAN itu disiapkan untuk ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.

DEFA diproyeksikan dapat melipatgandakan potensi nilai ekonomi digital ASEAN hingga 2 triliun dollar AS pada 2030. Indonesia memegang porsi terbesar dalam ekonomi digital kawasan Asia Tenggara tersebut.

Pemerintah juga mengawal implementasi tiga kesepakatan perdagangan strategis, yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA, Indonesia-Canada CEPA atau I-CA CEPA, serta Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement atau I-EAEU FTA. Ketiga perjanjian itu dipandang penting untuk memperluas tujuan ekspor dan menguatkan keterhubungan Indonesia dalam rantai pasok global.

Berdasarkan analisis dampak FTA dan CEPA, IEU-CEPA berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia hingga 10,9 miliar dollar AS. I-CA CEPA diperkirakan memberi tambahan ekspor sebesar 1,6 miliar dollar AS, sedangkan I-EAEU FTA berpotensi mencapai 2,2 miliar dollar AS hingga 2,89 miliar dollar AS.

Perundingan IEU-CEPA telah memasuki tahap finalisasi teknis di Dewan Uni Eropa. Kesepakatan ini diarahkan untuk menghapus hambatan tarif serta memperluas akses pasar bagi produk manufaktur nasional.

Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan ratifikasi IEU-CEPA selesai pada semester II 2026. Implementasi penuh perjanjian tersebut ditargetkan dapat dimulai pada awal 2027.

Penguatan posisi ekonomi Indonesia juga ditempuh melalui proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD. Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berstatus calon anggota resmi atau acceding country.

Negara-negara anggota OECD disebut terus memberikan dukungan bagi penyelesaian Peta Jalan Aksesi Indonesia. Pemerintah menargetkan keanggotaan penuh OECD dapat dicapai pada 2028.

AI dan Talenta Digital

Di dalam negeri, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi tinggi sebagai mesin pertumbuhan baru. Fokus tersebut mencakup pengembangan kecerdasan artifisial, data, keamanan siber, serta infrastruktur pendukung transformasi digital.

Indonesia resmi menjadi salah satu pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WAICO dalam rangkaian KTT WAIC di Shanghai, China. Keikutsertaan bersama perwakilan dari 30 negara itu menegaskan peran Indonesia dalam pembentukan tata kelola AI global yang aman, beretika, dan berpusat pada kedaulatan manusia.

Haryo menyatakan penerapan AI dapat digunakan pada sejumlah sektor, termasuk pertanian modern, transisi energi, energi terbarukan, kesehatan, dan sektor digital. Menurutnya, cakupan pemanfaatan teknologi tersebut luas bagi negara seperti Indonesia.

Airlangga meyakini nilai ekonomi digital Indonesia saat ini mencapai 130 miliar dollar AS dan sedang menuju 300 miliar dollar AS. Nilai ekonomi digital Indonesia itu disebut dapat berlipat ganda dengan pemanfaatan AI.

Pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung perkembangan teknologi tersebut. Target kebutuhan nasional mencapai 9 juta talenta digital hingga 2030, atau sekitar 600.000 talenta per tahun.

Program pelatihan upskilling difokuskan pada bidang AI, data science, dan cybersecurity. Kemenko Perekonomian menyatakan akan terus mengawal agenda prioritas pemerintah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Back to top button