Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kejahatan siber tertinggi kedua secara nasional. Data kepolisian juga menunjukkan masyarakat melaporkan rata-rata 10 hingga 15 kasus setiap hari.
Angka itu menjadi sorotan karena ancaman digital terus menyentuh aktivitas warga. Penipuan online, judi online, dan penyalahgunaan data pribadi disebut sebagai bentuk risiko yang perlu diantisipasi.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Soemarjono, meminta persoalan tersebut tidak dianggap remeh. Ia menilai posisi Jawa Timur harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak untuk memperkuat kesiapan digital.
“Eskalasi kejahatan siber yang menempatkan Jatim di posisi kedua nasional harus menjadi alarm keras bagi semua pihak untuk segera berbenah,” ujar Soemarjono, Jumat (6/11/2026). Menurutnya, respons tidak boleh hanya muncul setelah warga menjadi korban.
Ancaman Datang Berulang
Rata-rata laporan harian memperlihatkan bahwa masalah ini bukan kejadian yang muncul sesekali. Pelaku dapat memanfaatkan tingginya penggunaan layanan daring untuk menjangkau calon korban secara berulang.
Aktivitas digital yang meningkat memang memudahkan banyak urusan warga. Namun, kemudahan itu tidak selalu dibarengi pemahaman tentang cara melindungi akun, data, maupun transaksi.
Kerentanan tersebut dapat dimanfaatkan melalui berbagai modus yang mengarah pada penipuan atau penyalahgunaan informasi. Karena itu, warga perlu lebih cermat saat menerima penawaran, informasi, atau permintaan data di ruang digital.
Soemarjono menyebut kasus kejahatan siber di Jawa Timur sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Ia menilai banyak warga masih rentan menjadi korban akibat pemahaman keamanan siber yang terbatas.
“Kasus kejahatan siber di Jawa Timur ini sudah berada di tahap yang mengkhawatirkan dan menempati posisi kedua secara nasional. Ini menunjukkan bahwa ruang digital kita masih rentan dan banyak warga yang menjadi korban penipuan maupun penyalahgunaan teknologi akibat minimnya pemahaman keamanan siber,” jelas legislator asal Pasuruan tersebut.
Literasi Sampai Tingkat Warga
Soemarjono mendorong pemerintah daerah memperluas edukasi dan kecakapan digital secara merata. Program literasi digital dinilai perlu menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Langkah ini penting agar penggunaan teknologi tidak hanya berhenti pada kemampuan mengakses layanan daring. Warga juga perlu memahami risiko yang menyertai penggunaan akun, aplikasi, dan transaksi digital.
Literasi digital mencakup sikap teliti ketika berhadapan dengan tawaran yang mencurigakan. Kecakapan itu juga berkaitan dengan kewaspadaan terhadap permintaan informasi pribadi yang berpotensi disalahgunakan.
Penindakan dan Pencegahan
Menurut Soemarjono, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum. Penanganan tidak cukup bila hanya berfokus menindak pelaku setelah perkara terjadi.
Ia mendorong edukasi literasi digital dilakukan secara massif bersamaan dengan penguatan penanganan kasus. Pendekatan itu diharapkan membuat masyarakat lebih siap menggunakan teknologi tanpa mudah terjebak berbagai modus kejahatan.
Perlindungan data pribadi juga menjadi bagian dari penguatan keamanan siber. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat didorong membangun kewaspadaan bersama terhadap ancaman digital yang terus berkembang.
