
Aturan ganjil genap di Jakarta tengah dikaji ulang ketika populasi mobil listrik terus bertambah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai perubahan komposisi kendaraan perlu masuk dalam pembahasan pembatasan lalu lintas.
Hingga saat ini, mobil listrik masih memperoleh pengecualian dari ketentuan ganjil genap. Pemerintah belum menetapkan perubahan teknis atas fasilitas tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pembahasan masih memerlukan kajian lebih lanjut. Forum grup diskusi terpumpun atau FGD yang telah digelar berfungsi menjaring pandangan masyarakat.
“FGD ganjil genap kemarin kan hanya meminta masukan masyarakat seperti apa ya, seperti itu. Dan memang perlu ada kajian lebih,” ujar Budi dikutip Rabu (30/9/2026).
Insentif dan Kepadatan Jalan
Pengecualian bagi mobil listrik selama ini mendorong penggunaan kendaraan yang dinilai lebih ramah lingkungan. Kebijakan itu memberi pilihan bagi masyarakat yang mempertimbangkan perpindahan dari kendaraan berbahan bakar konvensional.
Di sisi lain, pertambahan kendaraan listrik dapat menjadi tantangan bagi pengaturan lalu lintas. Volume kendaraan yang bebas dari pembatasan berpotensi meningkatkan kepadatan pada koridor utama apabila pengaturannya tidak disesuaikan.
Pemerintah perlu menjaga dua kepentingan yang berjalan bersamaan. Insentif transportasi bersih perlu dipertahankan, sementara kemacetan kronis di Jakarta juga harus ditangani.
Peran Ganjil Genap
Kebijakan ganjil genap telah diterapkan di jalanan ibu kota selama sepuluh tahun. Aturan tersebut digunakan sebagai salah satu instrumen pengaturan kendaraan pada kawasan dengan beban lalu lintas tinggi.
Pengaturan ini tidak hanya menyangkut pembatasan nomor pelat kendaraan pada hari tertentu. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya mengendalikan pergerakan kendaraan di sejumlah koridor Jakarta.
Pertumbuhan kendaraan listrik membuat dasar pemberian pengecualian menjadi bagian penting dari evaluasi. Pemerintah perlu mengukur kesesuaian insentif itu dengan tujuan memperlancar arus kendaraan.
Aspek Dalam Kajian
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mempertimbangkan dampak ekonomi dan lingkungan hidup dalam pembahasan kebijakan. Klasifikasi kendaraan berdasarkan jenis bahan bakarnya juga masuk dalam ruang kajian.
Kualitas udara masih menjadi salah satu persoalan yang diperhatikan pemerintah dalam pengaturan mobilitas. Karena itu, perubahan kebijakan perlu mempertimbangkan hubungan antara pengendalian emisi dan kondisi lalu lintas.
Masukan publik dari FGD akan digunakan bersama kajian lanjutan sebelum pemerintah menentukan langkah berikutnya. Hasil proses ini akan menentukan apakah pengecualian kendaraan listrik tetap berlaku atau disesuaikan dalam pengaturan baru.







