Pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif mobil listrik dan motor listrik yang ditargetkan terbit tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan detail program masih dalam tahap penghitungan dan pembahasan.
Kepastian ketersediaan anggaran menjadi salah satu perkembangan utama dalam kebijakan tersebut. Namun, pemerintah belum menetapkan skema bantuan bagi setiap kategori kendaraan listrik.
Purbaya mengatakan program bagi motor listrik sudah menjadi bagian dari pembahasan. Perhitungan untuk mobil listrik masih dilanjutkan sebelum mekanisme pelaksanaannya ditetapkan.
“Yang ada kan motor listrik, nanti mobil listrik masih dihitung lagi. Detailnya belum tahu, tapi dananya udah disiapin,” kata dia.
Rincian Skema Belum Ditetapkan
Stimulus kendaraan listrik tidak hanya diarahkan untuk kendaraan roda empat. Pemerintah juga membahas insentif motor listrik, termasuk konsep, penyaluran, serta ketentuan bagi penerimanya.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Eniya Listiani Dewi, menyatakan pembahasan konsep dilakukan dengan sejumlah pemangku kepentingan. Pihak yang terlibat meliputi Sekretariat Negara, pengembang, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan dalam Satuan Tugas Transisi Energi.
“Insentifnya, konsepnya seperti apa? Sedang kita bahas dengan berbagai stakeholder,” kata Eniya. Pemerintah masih menyusun unsur kebijakan yang diperlukan sebelum program dapat diterapkan.
Perpres Menjadi Payung Hukum
Eniya menyebut insentif kendaraan listrik membutuhkan peraturan presiden sebagai dasar hukum. Kebutuhan itu muncul karena aturan yang berlaku belum mencantumkan ketentuan khusus mengenai insentif.
“Intinya harus ada Perpres yang menaungi, untuk insentifnya. Kemarin keputusannya perlu Perpres,” kata Eniya, dikutip dari Antaranews.
Dasar regulasi program kendaraan listrik saat ini adalah Perpres Nomor 79 Tahun 2023. Regulasi tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan.
Menurut Eniya, Perpres 55 dan perubahan melalui Perpres 79 belum mengatur stimulus kendaraan listrik. Pemerintah pun mempertimbangkan perubahan regulasi lagi untuk memasukkan pengaturan insentif ke dalam kerangka kebijakan yang jelas.
Pelaksanaan Masih Dikoordinasikan
Purbaya menyatakan perlu ada pembahasan teknis lebih lanjut bersama Kementerian Perindustrian. Langkah itu dilakukan setelah arah kebijakan disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo.
“Saya mau ketemu Pak Menteri Perindustrian lagi. Kan, udah keluar waktu pidato Presiden (Prabowo). Cuman saya belum tahu pelaksanaannya, seperti apa detailnya,” ujar Purbaya kepada detikOto, Selasa (8/9).
Koordinasi tersebut akan menentukan bentuk akhir insentif kendaraan listrik. Pemerintah masih melanjutkan pembahasan regulasi dan pelaksanaan untuk motor listrik maupun mobil listrik.
