Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menekankan kebijakan industri harus berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha. Pemerintah dinilai perlu menyerap keluhan serta kebutuhan industri secara langsung agar kebijakan yang disusun tepat sasaran.
Pandangan itu disampaikan Sarmuji dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo di Jakarta, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam menangani hambatan industri.
Sarmuji menilai perspektif kementerian saja tidak cukup untuk memetakan masalah yang dihadapi sektor industri. Pelaku industri perlu dilibatkan agar diagnosis pemerintah atas suatu persoalan dapat dinilai valid.
Ia mengingatkan bahwa solusi yang tidak didasarkan pada masalah yang tepat justru dapat menimbulkan risiko baru. “Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya.”
Menurut Sarmuji, kondisi tersebut serupa dengan peribahasa bahwa obat dapat lebih berbahaya daripada penyakitnya. Karena itu, pemerintah berharap solusi yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
“Kita berharap kalau kita memberikan solusi, ya solusi itu betul-betul yang memang dibutuhkan oleh dunia industri kita,” ujar Sarmuji. Ia menambahkan, ketepatan solusi bergantung pada pemahaman masalah yang bersumber langsung dari kalangan industri.
Tantangan yang Dihadapi Industri
Kementerian Perindustrian mencermati sejumlah tantangan yang masih dihadapi dunia usaha. Tantangan itu mencakup persaingan dengan produk impor, ketersediaan energi dan bahan baku, serta biaya energi dan logistik.
Selain itu, industri menghadapi kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Modernisasi teknologi serta penguatan struktur industri dari hulu hingga hilir juga menjadi perhatian pemerintah.
Untuk memperkuat pasar domestik, pemerintah menjalankan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau P3DN. Langkah tersebut didukung dengan penerapan SNI wajib dan pengaturan tata niaga melalui kebijakan larangan dan pembatasan atau lartas.
Dukungan terhadap kebutuhan energi dan bahan baku dilakukan melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT. Sementara itu, penguatan struktur industri ditempuh lewat hilirisasi yang menghubungkan industri hulu dengan industri hilir.
Pemerintah juga mendorong modernisasi melalui Making Indonesia 4.0 dan pendidikan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri. Kebijakan ini diarahkan untuk membantu sektor industri menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan tenaga kerja.
Peran Kemitraan dan Pembiayaan
Bagi industri kecil dan menengah serta industri padat karya, pemerintah mendorong keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri besar. Penguatan kemitraan menjadi salah satu instrumen untuk memperluas peran IKM dalam kegiatan industri.
Akses pembiayaan bagi industri padat karya juga diperluas melalui Kredit Industri Padat Karya atau KIPK. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap sektor industri.
Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani berharap pertemuan dengan Kementerian Perindustrian dapat menghasilkan mekanisme kerja sama yang lebih efektif. Menurutnya, sejumlah persoalan dunia usaha juga berkaitan dengan kementerian dan lembaga lain.
“Kita harapkan sinergitas yang kita bangun ini bisa terus kita lanjutkan,” kata Shinta. Ia menekankan perlunya pembahasan tidak hanya mengenai isu yang dihadapi, melainkan juga solusi dan rekomendasi yang dapat dikerjakan bersama.
