Pemerintah Prancis mulai mendorong perpindahan besar dari Windows ke Linux di lingkungan kerjanya. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asal Amerika Serikat dan memperkuat kendali atas sistem digital negara.
Dorongan tersebut tidak berhenti pada penggantian sistem operasi saja. Direktorat Digital antar-kementerian Prancis, atau DINUM, juga meminta tiap kementerian menilai ketergantungan mereka pada teknologi di luar Uni Eropa dan menyiapkan rencana pengurangannya secara bertahap.
Fokus pada kedaulatan digital
Langkah ini menempatkan kedaulatan digital sebagai agenda penting dalam administrasi publik Prancis. Transisi awal disebut akan dimulai dari workstation pemerintah, terutama di lembaga digital utama yang menangani layanan penting negara.
Menteri Aksi Publik dan Akuntabilitas Prancis, David Amiel, menegaskan urgensi kebijakan tersebut. Ia mengatakan, “Negara tidak bisa lagi hanya mengakui ketergantungannya; negara harus membebaskan diri. Kita perlu mengurangi ketergantungan pada perangkat Amerika dan mengambil kembali kendali atas masa depan digital kita.”
Apa yang diminta DINUM
DINUM memberi tenggat kepada kementerian untuk menyerahkan peta ketergantungan teknologi beserta rencana pengurangan penggunaan alat digital dari luar Eropa. Batas waktunya disebut hingga musim gugur 2026, dengan fokus khusus pada perangkat lunak dan layanan dari Amerika Serikat.
Arah kebijakan itu juga mencakup teknologi lain yang masih bergantung pada penyedia non-Uni Eropa. Namun, pemerintah belum mengumumkan jadwal pasti untuk menyelesaikan transisi menyeluruh, sehingga prosesnya masih akan berjalan bertahap.
Alternatif sumber terbuka mulai disiapkan
Dalam penyiapan migrasi ini, DINUM menyoroti sejumlah opsi dari ekosistem sumber terbuka, termasuk distribusi Linux openSUSE dan paket produktivitas LibreOffice. Meski begitu, belum ada daftar resmi pengganti yang disetujui untuk digunakan di seluruh instansi.
DINUM juga tidak melarang perangkat lunak sumber terbuka hanya karena proyeknya berasal dari luar Uni Eropa. Artinya, distribusi Linux yang dikembangkan di luar wilayah Uni Eropa tetap dapat dipertimbangkan, selama dinilai sesuai dengan kebutuhan kedaulatan digital yang ingin dibangun.
Fokus utama kebijakan baru Prancis
- Mengurangi ketergantungan pada perangkat lunak dan layanan asal Amerika Serikat.
- Memulai migrasi dari Windows ke Linux pada workstation pemerintah.
- Menyusun peta ketergantungan teknologi di seluruh kementerian.
- Mendorong penggunaan alternatif sumber terbuka dan solusi yang lebih mudah dikendalikan secara lokal.
- Menilai ulang teknologi dari luar Uni Eropa berdasarkan kebutuhan kedaulatan digital.
Mengapa langkah ini dianggap strategis
Kebijakan Prancis sejalan dengan tren yang lebih luas di Eropa untuk memperbesar kontrol atas infrastruktur digital dan data publik. Pendekatan seperti ini dinilai dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu pemasok sekaligus memberi ruang bagi pilihan teknologi yang lebih fleksibel dan transparan.
Linux sering dipilih untuk migrasi semacam ini karena sifatnya terbuka, dapat disesuaikan, dan tidak bergantung pada lisensi tertutup seperti sistem operasi komersial tertentu. Di sisi lain, perpindahan dalam skala besar tetap membutuhkan kesiapan teknis, pelatihan pengguna, serta penyesuaian aplikasi agar layanan pemerintahan tetap berjalan lancar.
Hingga saat ini, pemerintah Prancis belum menetapkan tanggal final untuk menuntaskan perpindahan tersebut setelah tenggat pengajuan rencana kementerian pada musim gugur 2026. Namun, arah kebijakannya sudah jelas, yakni memperkuat kedaulatan digital dengan menempatkan Linux sebagai salah satu fondasi utama transformasi sistem pemerintahan.
