Sejumlah pengguna Waze mempertanyakan klausul hukum aplikasi navigasi tersebut yang menyebut aturan hukum Israel dan pengadilan di Tel Aviv. Ketentuan itu memicu perbincangan tentang privasi, keamanan data, serta latar belakang perusahaan yang kini berada di bawah Google.
Perdebatan ini menguat di media sosial sejak awal Juli 2026, ketika pengguna menyoroti bagian Governing Law and Jurisdiction pada halaman bantuan Waze. Sebagian dari mereka kemudian bertanya apakah ketentuan tersebut berkaitan dengan kemungkinan pengawasan terhadap data pengguna.
Klausul yang Memicu Pertanyaan
Ketentuan penggunaan Waze mencantumkan bahwa sejumlah persoalan hukum akan merujuk pada hukum Israel dan diselesaikan melalui pengadilan di Tel Aviv. Informasi itu tersedia di halaman bantuan Waze dan menjadi titik utama yang ramai dibahas pengguna.
Adanya klausul yurisdiksi tidak serta-merta membuktikan tuduhan bahwa aplikasi memata-matai penggunanya. Namun, kaitan Waze dengan Israel membuat sebagian pengguna menilai kebijakan tersebut perlu mendapat penjelasan yang lebih mudah dipahami.
Google telah membantah kecurigaan mengenai pembobolan privasi pengguna Waze dalam klarifikasi kepada Snopes. Perusahaan itu menyatakan operasionalnya mengikuti aturan ketat dalam melindungi data pengguna.
“Kami beroperasi dengan aturan ketat dan melindungi data pengguna. Sudah menjadi standard bahwa masalah hukum selalu ditangani pengadilan di negara tempat kantor pusat developer app,” kata Google.
Jejak Waze dari Israel hingga Dibeli Google
Latar sejarah Waze ikut menjadi alasan isu ini menarik perhatian publik. Sebelum memakai nama Waze, layanan tersebut berawal dari aplikasi pemetaan bernama FreeMap Israel.
FreeMap Israel dibuat pada 2006 oleh Uri Levine, Ehud Shabtai, dan Amir Shinar. CNN menyebut para pendirinya sebagai mantan insinyur Unit 8200 dalam militer Israel.
| Periode | Peristiwa | Detail |
|---|---|---|
| 2006 | FreeMap Israel dibuat | Dikembangkan oleh Uri Levine, Ehud Shabtai, dan Amir Shinar |
| 2009 | Nama layanan berubah | FreeMap Israel berganti nama menjadi Waze |
| 2013 | Google mengakuisisi Waze | Nilai pembelian disebut mencapai USD 1 miliar |
Menurut Yahoo!News, nama aplikasi itu berubah menjadi Waze pada 2009. Google kemudian membeli Waze pada 2013 dengan nilai yang disebut sebesar USD 1 miliar.
Akuisisi tersebut membuat Waze menjadi bagian dari ekosistem Google, tetapi asal-usul pengembangannya tetap kerap dibicarakan. Laporan inet.detik.com mencatat bahwa latar belakang ini kembali disorot ketika pertanyaan tentang klausul hukum dan perlindungan data muncul.
Pernah Muncul dalam Kontroversi Lain
Ini bukan pertama kalinya Waze dikaitkan dengan kecurigaan publik. Pada 2025, aplikasi ini pernah dituding membiayai pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Artikel yang memuat tudingan itu juga menyebut aturan pemilihan presiden AS memperbolehkan penerimaan dana sponsor kampanye dari pihak swasta. Meski demikian, isu mengenai perusahaan Israel yang mendanai kandidat presiden AS tetap dipandang tidak patut oleh sebagian publik.
Waze juga pernah menjadi sorotan pada 2016 setelah BBC memberitakan tentara Israel memakai aplikasi itu saat memasuki kamp pengungsi Palestina. Pihak Waze ketika itu menyatakan para tentara tersebut tidak menggunakan fitur keamanan untuk menghindari area berbahaya.
Fungsi utama Waze adalah membantu pengguna memilih rute perjalanan dengan memanfaatkan informasi lalu lintas. Karena aplikasi navigasi dapat berkaitan dengan lokasi pengguna, pertanyaan mengenai cara data dikelola menjadi isu yang sensitif bagi pemakainya.
Klarifikasi Google menegaskan bahwa keberadaan klausul hukum tersebut tidak dimaksudkan sebagai bukti praktik pengawasan terhadap pengguna. Meski begitu, perbincangan ini menunjukkan bahwa kebijakan layanan dan asal-usul sebuah aplikasi dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik.